Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan global sekaligus kepentingan jangka panjang konsumen.
“Transisi energi adalah keniscayaan. Namun yang paling penting adalah memastikan transisi ini tidak membebani konsumen. PLN harus tetap menjaga tarif tetap terjangkau, sambil meningkatkan bauran energi baru terbarukan secara bertahap dan terukur,” tegasnya.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Sependapat dengan Statement Personel Siaga PLN 24 Jam: “Ini Bukan Pengorbanan Tapi Ini Tanggungjawab Kami”
Dalam perspektif perlindungan konsumen, ALPERKLINAS menilai pengawasan terhadap distribusi energi dan optimalisasi peran BUMN, termasuk di sektor pertambangan dan migas, sangat relevan untuk menjaga stabilitas biaya produksi listrik.
“Ketahanan energi itu ekosistem. Dari tambang, pembangkit, transmisi, distribusi hingga ke rumah tangga. Jika hulu kuat dan terkelola transparan, maka PLN dapat lebih leluasa menjaga efisiensi dan kualitas layanan. Pada akhirnya, konsumen mendapatkan listrik yang andal, aman, dan berkeadilan,” lanjut Tohom.
Ia juga mendorong agar hasil kunjungan kerja tersebut benar-benar menghasilkan rekomendasi konkret yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca Juga:
BPKN RI Gandeng ALPERKLINAS dan UIN Syarif Hidayatullah Gelar Kuliah Umum Perlindungan Konsumen
“Jangan berhenti pada diskusi. Harus ada tindak lanjut kebijakan yang memperkuat investasi infrastruktur, digitalisasi sistem kelistrikan, dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. PLN saat ini sudah berada di jalur transformasi yang tepat, dan dukungan politik yang kuat akan mempercepat lompatan kinerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menekankan pentingnya pengawasan implementasi kebijakan energi dan pertambangan.
Tujuannya adalah memberikan manfaat langsung bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk pemerataan akses energi dan pengurangan ketergantungan impor.
