KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Bali yang membahas penguatan ketahanan energi nasional dan optimalisasi peran BUMN strategis, khususnya PT PLN (Persero).
ALPERKLINAS menilai agenda tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan keandalan pasokan listrik, percepatan transisi energi, serta pemerataan akses energi bagi masyarakat.
Baca Juga:
Langkah KG Media Gunakan REC PLN, ALPERKLINAS: Transisi Energi Butuh Partisipasi Korporasi
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa pengawasan dan sinergi antara DPR, kementerian teknis, dan PLN merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
“Kami melihat kunjungan ini sebagai bentuk pengawasan konstruktif yang sangat dibutuhkan. PLN adalah tulang punggung ketenagalistrikan nasional. Ketika DPR aktif memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran, maka konsumen listriklah yang akan merasakan manfaat langsungnya,” ujar Tohom, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata utama memang membutuhkan sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Dari Sustainability Report hingga TJSL, ALPERKLINAS Apresiasi Capaian PLN EPI di PRIA 2026
Namun lebih jauh, ia menekankan bahwa penguatan infrastruktur di Bali harus menjadi model nasional.
“Keandalan listrik di daerah strategis seperti Bali bukan hanya soal pariwisata, tetapi juga tentang citra dan daya saing Indonesia. Jika PLN mampu menjaga stabilitas pasokan di wilayah dengan beban tinggi dan karakteristik khusus seperti Bali, itu menjadi bukti kesiapan sistem nasional kita,” katanya.
Tohom juga mengapresiasi fokus pembahasan terkait percepatan transisi energi menuju sumber terbarukan.
Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan global sekaligus kepentingan jangka panjang konsumen.
“Transisi energi adalah keniscayaan. Namun yang paling penting adalah memastikan transisi ini tidak membebani konsumen. PLN harus tetap menjaga tarif tetap terjangkau, sambil meningkatkan bauran energi baru terbarukan secara bertahap dan terukur,” tegasnya.
Dalam perspektif perlindungan konsumen, ALPERKLINAS menilai pengawasan terhadap distribusi energi dan optimalisasi peran BUMN, termasuk di sektor pertambangan dan migas, sangat relevan untuk menjaga stabilitas biaya produksi listrik.
“Ketahanan energi itu ekosistem. Dari tambang, pembangkit, transmisi, distribusi hingga ke rumah tangga. Jika hulu kuat dan terkelola transparan, maka PLN dapat lebih leluasa menjaga efisiensi dan kualitas layanan. Pada akhirnya, konsumen mendapatkan listrik yang andal, aman, dan berkeadilan,” lanjut Tohom.
Ia juga mendorong agar hasil kunjungan kerja tersebut benar-benar menghasilkan rekomendasi konkret yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jangan berhenti pada diskusi. Harus ada tindak lanjut kebijakan yang memperkuat investasi infrastruktur, digitalisasi sistem kelistrikan, dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. PLN saat ini sudah berada di jalur transformasi yang tepat, dan dukungan politik yang kuat akan mempercepat lompatan kinerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menekankan pentingnya pengawasan implementasi kebijakan energi dan pertambangan.
Tujuannya adalah memberikan manfaat langsung bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk pemerataan akses energi dan pengurangan ketergantungan impor.
Dalam rangkaian agenda, Komisi XII juga melakukan pertemuan dengan jajaran PT PLN (Persero), Kementerian ESDM, PT Aneka Tambang Tbk, serta PT Pertamina (Persero) dan entitas terkait untuk membahas distribusi energi, transisi energi, dan penguatan ketahanan energi nasional.
[Redaktur: Mega Puspita]
