Ia menyarankan pemerintah menggandeng lembaga perlindungan konsumen serta asosiasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan PLTS di tingkat lokal.
“Keterlibatan publik menjadi kunci agar proyek PLTS 100 gigawatt yang dirancang pemerintah tidak hanya besar di angka, tapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” jelasnya.
Baca Juga:
Jadi Sumber Energi Bersih dan Ketahanan Pangan, ALPERKLINAS Dorong PLN Berdayakan Petani Tanam Sorgum
Menurut Tohom, langkah Bahlil mengirim tim ke India juga dapat membuka peluang kolaborasi teknologi antara dua negara berkembang yang sama-sama menghadapi tantangan elektrifikasi perdesaan.
“Kita bisa belajar dari keberanian India mengoptimalkan energi surya dalam skala masif tanpa kehilangan arah kemandirian,” tuturnya.
Tohom pun mendorong agar pemerintah segera menguji coba model PLTS murah di beberapa daerah sebagai proyek percontohan.
Baca Juga:
Berskala Pelanggan Utilitas Global, ALPERKLINAS Desak PLN Tuntaskan Elektrifikasi 100% pada 2026
“Kalau terbukti efisien, jangan tunggu lama untuk direplikasi secara nasional. Kita tidak boleh tertinggal, karena energi hijau bukan sekadar pilihan, tapi keniscayaan masa depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan telah mengirim tim ke India untuk mempelajari pembangunan PLTS berkapasitas 220 MW dengan biaya produksi listrik hanya 3 sen per kWh.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS di setiap desa dengan kapasitas 1–1,5 MW untuk mempercepat pertumbuhan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW).
