Lebih jauh, Tohom yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana ini menegaskan bahwa keandalan listrik memiliki dimensi hukum dan hak konsumen.
Ia menjelaskan, pasokan listrik yang stabil pada acara berskala nasional merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan energi yang layak dan tidak terputus.
Baca Juga:
ALPERKLINAS: Jangan Sepelekan Sakelar Panas, Segera Ganti dengan Perangkat Standar
“Kita harus melihat listrik sebagai hak dasar yang melekat pada konsumen. Maka, ketika PLN mampu menjamin keandalan pada momen besar ini, itu sama artinya dengan menghormati dan menegakkan hak konsumen,” ucapnya.
Ia menambahkan, pencapaian ini seharusnya menjadi contoh bagi penguatan pelayanan di daerah.
“Jika di Jakarta PLN bisa menyiapkan pengamanan empat lapis dengan tenaga personel dan infrastruktur lengkap, maka di daerah-daerah strategis pun harus dikembangkan sistem pengamanan kelistrikan serupa. Jangan sampai keandalan hanya dirasakan di pusat, sementara daerah tertinggal masih sering mengalami pemadaman,” tegas Tohom.
Baca Juga:
Lewat Sambungan Listrik Gratis Hasil Donasi Insan PLN Beri Harapan Baru untuk Keluarga Prasejahtera
Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan PLN dalam memastikan keandalan listrik selama Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan.
Ia menilai keberhasilan PLN tidak hanya menjamin kelancaran acara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperlihatkan wajah Indonesia yang tertib, kreatif, dan mempesona di mata dunia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan strategi pengamanan berlapis dengan menurunkan ratusan personel, gardu bergerak, hingga UPS berkapasitas ribuan kVA untuk memastikan seluruh acara berjalan tanpa gangguan.
