Menurut Johnny, rata-rata PSE yang mendapatkan rekomendasi tersebut akan melaksanakannya karena risiko terlalu besar jika tidak dilaksanakan.
"Karena risikonya terlalu besar kalo tidak dilaksanakan, akan ada serangan baru. Kedua, kalo tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Ketiga, risikonya kalo terjadi berulang kali, rusaklah ruang digital kita sebagai bangsa, enggak mau juga kan kita sebagai bangsa," terangnya.
Baca Juga:
Masyarakat Penajam Paser Utara Diimbau Bijak Gunakan Media Sosial Hindari Jeratan UU ITE
Terkait kasus dugaan kebocoran data tersebut, kedua perusahaan plat merah membantah telah mengalami kebocoran data.
Juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan data yang dikelola PLN diklaim dalam kondisi aman. Data yang beredar merupakan data replikasi pelanggan.
"Data yg beredar adalah data replikasi bukan data transaksional aktual dan sudah tidak update," ungkapnya lewat keterangan resmi yang didapat CNNIndonesia.com, Jumat (19/8).
Baca Juga:
Agar Elon Musk Buka Kantor X di RI, Kominfo Atur Strategi
Sementara dalam kesempatan terpisah, EGM Information Technology Telkom Sihmirmo Adi menyebut data yang diduga data pelanggan Indihome adalah data palsu atau data hasil fabrikasi.
"Data yang ada di situ bukan data id Indihome yang valid sehingga disimpulkan bahwa tidak ada breach dan bahwa data itu merupakan hasil fabrikasi," katanya di Vertical Garden Telkom Land Mark Tower, Jakarta Selatan, Senin (22/8). [tum]
