Konsumenlistrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah mengumumkan rencana ambisius untuk membangun transmisi listrik secara masif dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Dalam rancangan ini, pembangunan transmisi akan menjadi prioritas utama guna mendukung penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang mayoritas berada di pelosok Indonesia.
Baca Juga:
Kritisi Bangunan Ilegal Dapat Akses Listrik, ALPERKLINAS Desak Pemerintah dan PLN Buat Aturan Tegas Terkait Syarat Calon Pelanggan Listrik
Rencana tersebut menuai sorotan dari Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba.
Ia menegaskan pentingnya memilih kontraktor yang kompeten dalam pelaksanaan proyek besar ini.
"Proyek transmisi listrik untuk 10 tahun ke depan bukan sekadar tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutannya. Pemerintah dan PLN harus memastikan bahwa kontraktor yang dipilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang terbukti," ujar Tohom, Selasa (21/1/2025).
Baca Juga:
ALPERKLINAS Desak Pemerintah dan PLN Buat Aturan Tegas Terkait Syarat Calon Pelanggan Listrik
Tohom menambahkan, proyek sebesar ini memerlukan transparansi dalam seleksi mitra kerja sama, terutama mengingat 60% dari proyek pembangkit listrik baru akan diberikan kepada pihak swasta.
"Kami mendukung keterlibatan pihak swasta, tetapi kredibilitas mereka harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada penyimpangan yang bisa merugikan masyarakat dan konsumen listrik," tegasnya.
RUPTL 2025-2034 sendiri menargetkan penambahan kapasitas listrik hingga 71 GW, dengan mayoritas proyek pembangkit berbasis EBT.
Namun, tantangan utama terletak pada pengembangan jaringan transmisi di daerah-daerah terpencil, yang selama ini dinilai belum optimal. Hal ini juga menjadi perhatian Tohom.
"Pemerintah tidak hanya perlu membangun infrastruktur, tetapi juga menyiapkan strategi perawatan dan pengelolaan yang efektif. Jangan sampai transmisi ini selesai dibangun, tapi tidak berfungsi maksimal," imbuhnya.
Tohom yang juga menjabat sebagai CEO & Founder Wahana TV, menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan swasta harus berbasis pada kepercayaan dan keselarasan visi.
"Swasta yang dilibatkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah, bukan malah memperlambat atau mengganggu tujuan utama. Harus ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana," pungkasnya.
Dengan rencana masif ini, ALPERKLINAS akan terus memantau dan memberikan masukan demi menjamin kepentingan konsumen listrik nasional tetap menjadi prioritas.
"Kami siap menjadi mitra kritis pemerintah dan PLN dalam memastikan keberhasilan proyek ini, demi kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan," tutup Tohom.
[Redaktur: Sandy]
