Konsumenlistrik.com | Pemerintah dalam hal ini memberikan sinyal untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi, Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 Kg, hingga tarif listrik.
Upaya pemerintah mengerek harga-harga energi itu dinilai sudah tak bisa dibendung lagi, terutama di tengah kenaikan komoditas energi dunia saat ini.
Baca Juga:
Harga Beras Cs Naik, Irjen Kemendagri Bersuara Keras
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai kenaikan ini memang tidak terhindarkan karena harga komoditas telah naik tajam sejak tahun lalu. Upaya pemerintah untuk mencoba menahan kenaikan harga menurut dia sudah cukup sulit.
"Pemerintah sudah mencoba menahan tetapi sepertinya sudah sulit mempertahankan harga yang rendah, tapi ada konsekuensi anggaran pemerintah akan habis untuk subsidi," kata Fabby melansir dari CNBC Indonesia, Kamis (14/4/2022).
Fabby pun menyarankan supaya pemerintah melakukan komunikasi yang lebih intensif ke publik. Bahkan jika perlu Presiden sendiri yang bicara soal ini, bukan saja menteri-menterinya.
Baca Juga:
Harga Ikan di Natuna Meroket Dua Kali Lipat Akibat Dampak Cuaca Ekstrem
"Presiden perlu menyampaikan kepada masyarakat kondisi yang dihadapi Indonesia dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melanjutkan subsidi energi," kata Fabby.
Selain itu, subsidi yang terlalu besar juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca covid-19. Presiden menurut dia juga bisa mengajak masyarakat untuk berhemat dalam menggunakan BBM, gas dan listrik, guna mengurangi konsumsi energi rumah tangga dan pengeluarannya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR menyampaikan soal sejumlah strategi baik jangka pendek, menengah, hingga panjang dalam menyikapi kenaikan komoditas energi belakangan ini.
Beberapa diantaranya seperti melakukan penyesuaian LPG 3 Kg, BBM Pertalite dan Solar, hingga Tarif listrik. Meski begitu, Arifin tak merinci lebih detail terkait waktu pelaksanaanya.
1. LPG 3 Kg
Menurut Arifin, dalam jangka pendek pemerintah akan melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah atas melonjaknya harga LPG dunia.
Untuk diketahui, harga LPG internasional yang merujuk pada Contract Price (CP) Aramco telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton. Sementara asumsi awal pemerintah hanya di kisaran US$ 569 per metrik ton.
"Untuk menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor, dalam jangka pendek, akan dilakukan peningkatan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, dan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi My Pertamina di 34 kabupaten/kota di 2022, serta melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg," katanya.
Sementara, untuk jangka menengah panjang, pemerintah akan melakukan substitusi kompor LPG dengan kompor induksi (listrik), jaringan gas kota (jargas) yang diharapkan mencapai 1 juta rumah tangga per tahun.
Kemudian, mengubah skema subsidi yang kini berbasis pada komoditas menjadi subsidi langsung ke penerima. Serta, substitusi dengan Dimethyl Ether (DME) untuk mengurangi 1 juta metrik ton LPG pada 2027.
2. Pertalite-Solar
Arifin menyebut, dalam jangka menengah panjang pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar. Hal ini sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia.
Pasalnya, lonjakan harga minyak dunia juga turut memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Maret mencapai US$ 98,4 per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$ 63 per barel.
"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," ungkapnya.
Untuk diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan di harga Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter.
Sedangkan harga Solar non subsidi kini sudah di banderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi.
Untuk strategi jangka pendek terkait BBM Subsidi, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti Solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite (RON 90).
Kuota Solar subsidi diusulkan bertambah sebesar 2,29 juta kilo liter (kl) menjadi 17,39 juta kl, minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl.
3. Tarif Listrik
Di hadapan Komisi VII DPR RI, Arifin Tasrif juga memaparkan bahwa dalam jangka pendek, pihaknya pada tahun 2022 ini akan menerapkan tariff adjustment. Penerapan tariff adjustment sebagai cara menghemat kompensasi sebesar Rp 7 - 16 triliun.
Adapun, tariff adjustment merupakan mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter. Di antara parameternya adalah: Ekonomi makro rata-rata per tiga bulan. Realisasi kurs rupiah. ICP atau harga batu bara acuan, dan tingkat inflasi.
"Dalam jangka pendek penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun," terangnya.
Selain rencana penerapan tariff adjustment, Kementerian ESDM juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN. Selain itu, optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT. [tum]
