Konsumenlistrik.com | Soal protes yang dilontarkan Pemerintah Jepang atas kebijakan larangan ekspor batu bara oleh Pemerintah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon.
Ia berjanji bakal menuntaskan protes tersebut secara baik-baik, pada Sabtu (8/1/2022), saat rapat terkait polemik krisis pasokan batu bara diselesaikan.
Baca Juga:
5 Juragan Batu Bara RI, Juaranya Punya Harta Rp 378 T
"Ya besok saja kita jawab semua. Pokoknya kita selesaikan baik-baik lah. Tuntas semua nanti," katanya kepada wartawan, Jumat (7/1) malam.
Dia menuturkan urusan komunikasi dengan kedua negara tersebut merupakan tugas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. "Saya kira (komunikasi) urusan mendag itu," imbuh dia.
Luhut menambahkan hasil rapat koordinasi untuk menyelesaikan krisis pasokan batu bara bakal diselesaikan besok. Rapat telah berlangsung sejak Kamis (6/1) kemarin.
Baca Juga:
Harga Pasar Ekspor Tinggi, Puluhan Perusahaan Ogah Pasok Batu Bara ke PLN
"Besok saja masih dirapatin, lagi difinalkan. Mudah-mudahan besok sudah selesai," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Jepang memprotes larangan ekspor batu bara yang diberlakukan Indonesia hingga 31 Januari 2022. Hal itu tertuang dalam surat yang dikirimkan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji.
Dalam surat itu, Kenji meminta Kementerian ESDM untuk mencabut larangan tersebut. Pasalnya, larangan itu akan berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari negeri sakura.
Maklum, beberapa pembangkit listrik dan manufaktur Jepang mengandalkan pasokan batu bara dari RI. Terlebih, Jepang saat ini sedang memasuki musim dingin, di mana permintaan batu bara sedang tinggi-tingginya.
"Industri di Jepang secara reguler mengimpor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan manufaktur (sekitar 2 juta ton per bulan). Oleh karena itu, kami meminta untuk segera mencabut larangan ekspor batu bara ke Jepang," tulis Kenji dalam suratnya, Rabu (5/1). [tum]
