"Kita selalu mengharapkan kerjasama yang lebih intens dan komunikasi yang terjalin dengan baik dengan Direksi PLN, karena mandat pekerjaan membangun kelistrikan masih panjang ke depan dan tentunya membutuhkan kolaborasi yang baik dengan pelaku usaha swasta," kata Arthur.
Arthur melanjutkan, kolaborasi ini diperlukan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur kelistrikan yang mumpuni.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Langkah ini pun juga dinilai perlu untuk mendorong transisi energi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pekerjaan rumah untuk mendorong transisi energi dibayangi dengan adanya potensi stranded asset dari proyek-proyek 35 GW.
Selain itu, PLN pun juga dibayangi potensi ancaman finansial jika tarif yang digunakan tak mengalami penyesuaian.
Fabby melanjutkan, dalam mendorong transisi energi maka diperlukan inovasi bisnis oleh PLN. "Inovasi bisnis termasuk akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan Energy Storage System (ESS) untuk akomodasi penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi di PLN," terang Fabby.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Selain itu, Fabby menilai perlu ada upaya PLN untuk dapat menjaga tingkatan utang. PLN diharapkan mampu mengurangi pinjaman dan jika dimungkinkan, melakukan percepatan pengembalian utang.
"Selain itu, langkah-langkah efisiensi perlu tetap dilakukan dan dukungan penyesuaian tarif listrik yang memberikan dan mencerminkan cost recovery dan margin yang wajar perlu diberikan oleh pemerintah & DPR," kata Fabby.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengungkapkan upaya transformasi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan memang perlu dipercepat.
