KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Indonesia dinilai menjadi salah satu negara paling menarik di dunia dalam pengembangan energi bersih. Hal ini membuat Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan standarisasi nasional guna mengawal transisi energi yang sedang berlangsung.
"Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa besar, tetapi tanpa standarisasi yang jelas, konsumen bisa menjadi korban dari proses transisi energi ini," ungkap KRT Tohom Purba, Ketua Umum ALPERKLINAS pada Konsumen Listrik, Rabu (7/5/2025).
Baca Juga:
Tarif Listrik Triwulan II Tidak Naik, PLN Siap Beri Pelayanan Optimal Seluruh Pelanggan
Tohom menegaskan bahwa standarisasi komponen energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan sistem penyimpanan energi harus menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi perangkat yang beredar di masyarakat.
"Kita tidak bisa sembarangan mengizinkan produk-produk energi terbarukan tanpa spesifikasi yang jelas. Transisi energi membutuhkan investasi besar, dan masyarakat harus terlindungi dari produk-produk substandar yang berpotensi merugikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Tohom mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang terus mendorong pengembangan kebijakan dan regulasi energi terbarukan, namun menekankan perlunya percepatan implementasi agar target bauran energi nasional dapat tercapai tepat waktu.
Baca Juga:
Rosan Roeslani Bongkar Alasan Pemerintah Depak LG dari Konsorsium Baterai Listrik
"Pemerintah sudah memiliki roadmap yang baik, tapi implementasinya harus dipercepat jika kita ingin mencapai target 23% energi terbarukan pada 2025 dan 30% pada 2030. Kita sudah tertinggal dari beberapa negara tetangga dalam hal ini," tuturnya.
Tohom yang juga Mantan Ketua ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Jasa Indonesia) ini mengatakan bahwa proses pengadaan untuk proyek-proyek energi terbarukan harus transparan dan melibatkan pelaku usaha lokal untuk mendorong transfer teknologi.
"Sebagai negara dengan potensi besar, kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kolaborasi dengan investor asing harus membawa nilai tambah bagi industri dalam negeri, termasuk transfer teknologi dan pengetahuan," tegasnya.
Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain yang sudah lebih dulu mengembangkan industri energi terbarukan, sambil membangun kapasitas lokal untuk menciptakan ekosistem energi bersih yang mandiri dan berkelanjutan.
"ALPERKLINAS siap mendukung pemerintah dalam memastikan transisi energi berjalan dengan adil dan memperhatikan kepentingan konsumen. Kami akan terus mengawal proses ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Rene Duan selaku Secretary General EESA mengatakan, "Indonesia saat ini menjadi salah satu negara paling menarik di dunia dalam hal pengembangan energi bersih yang telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan energi terbarukan.
Melalui EESA Summit, kami ingin menjadi jembatan bagi kolaborasi yang lebih erat antara pelaku industri di China dan Indonesia, guna mewujudkan sistem energi masa depan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan."
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna juga menyatakan, "Pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui pengembangan kebijakan, regulasi, standar nasional, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitator."
Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi tenaga surya mencapai 3.294 GW dan tenaga angin sebesar 155 GW.
Saat ini, kontribusi energi terbarukan diperkirakan baru mencapai sekitar 15%, jauh dari target 23% pada tahun 2025.
[Redaktur: Mega Puspita]
