KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai langkah PT PLN (Persero) menghadirkan lebih dari 8.000 sambungan listrik gratis pada peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) 2025 sebagai terobosan besar menuju pemerataan akses energi bagi seluruh rakyat.
Organisasi ini menyebut program tersebut sebagai “model keberpihakan nyata” yang sepatutnya dijadikan standar baru oleh seluruh BUMN dan sektor swasta dalam penyaluran CSR energi.
Baca Juga:
PLN Butuh 3000 Triliun untuk Tambah Kapasitas Pembangkit, ALPERKLINAS: Akan Mudah Jika Didukung Semua Pihak
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyatakan bahwa komitmen PLN perlu diperkuat dengan gerakan bersama antar-BUMN dan korporasi swasta untuk memastikan keluarga prasejahtera di seluruh pelosok tanah air dapat menikmati listrik sebagai hak dasar.
“PLN telah memberi contoh melalui program 8000 Listrik Gratis pada HLN 2025. Ini bukan hanya bantuan teknis, tetapi bentuk keberpihakan energi yang harus direplikasi oleh BUMN lainnya dan perusahaan swasta. Pemerataan listrik adalah fondasi pemberdayaan sosial-ekonomi,” ujar Tohom, Selasa (3/12/2025).
Tohom menambahkan bahwa akses listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan katalis untuk membuka peluang pendidikan, kesehatan, UMKM, serta peningkatan kualitas hidup.
Baca Juga:
Hindari Gagal Produksi listrik, ALPERKLINAS Dorong Pemerintah Awasi Ketat Pemeliharaan Bendungan yang Digunakan PLTA
“Ketika satu rumah memperoleh akses listrik, kita sesungguhnya sedang menyalakan peluang baru. Anak-anak bisa belajar, ibu-ibu bisa menjalankan usaha rumahan, dan petani bisa memaksimalkan alat produksi. Energi adalah denyut pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkanpentingnya kolaborasi antara industri energi, pemerintah daerah, dan DPR untuk menyusun peta kebutuhan listrik keluarga miskin secara akurat.
Menurutnya, data yang presisi akan membuat program elektrifikasi gratis menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Indonesia tidak boleh lagi berjalan dengan data yang ketinggalan. Kita memerlukan single source of truth untuk keluarga prasejahtera yang belum berlistrik. Jika ini dilakukan, maka tujuan akses energi universal 100 persen bukan lagi wacana, tetapi agenda nyata,” imbuh Tohom.
Lebih jauh, Tohom mendorong agar CSR perusahaan diarahkan pada penyediaan sambungan listrik, bukan hanya pada proyek seremonial. Ia menilai penyediaan listrik gratis memiliki nilai keberlanjutan yang jauh lebih besar.
“CSR seharusnya tidak lagi terlalu seremonial. Membangunkan akses listrik adalah bentuk investasi sosial yang paling langsung dampaknya. Saya berharap perusahaan nasional mulai menata ulang prioritas CSR mereka ke arah yang lebih strategis dan memberdayakan,” tuturnya
Ia juga memberikan pandangan mengenai masa depan elektrifikasi nasional. Menurutnya, dekade 2025–2035 akan menjadi periode krusial untuk memutus kemiskinan energi di Indonesia.
“Kita berada pada momentum emas. Jika kolaborasi dilakukan sejak sekarang, maka satu dekade ke depan Indonesia dapat menjadi negara dengan zero extreme energy poverty. Ini akan menjadi lompatan sejarah,” pungkasnya.
Sebelumnya, suasana haru menyelimuti keluarga prasejahtera di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, saat rumah-rumah mereka akhirnya terang berkat sambungan listrik gratis dari PLN.
Sebanyak 42 sambungan listrik gratis diberikan di tiga desa—Bogor, Bawak, dan Soka—pada rangkaian peringatan HLN ke-80 bertema Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan. Salah satu penerima manfaat, Ngadinem (77), mengaku kini lebih nyaman setelah rumahnya memiliki sambungan listrik sendiri.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan PLN untuk pengentasan kemiskinan energi, sementara jajaran direksi PLN menyebut elektrifikasi sebagai upaya menyebarkan cahaya kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.
[Redaktur: Mega Puspita]
