Konsumenlistrik.WahanaNews.co | Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengklaim berhasil membayar utang perusahaan sebesar Rp62,5 triliun dalam dua tahun.
"Sistem keuangan kita lebih efisien, kita mampu membayar utang selama 2,5 tahun mengurangi Rp62,5 triliun," ungkapnya kepada para Serikat Pekerja PLN di kantor PLN, Jakarta, Rabu (12/10).
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Darmawan mengatakan saat ini utang PLN yang belum dilunasi mencapai Rp407 triliun. Meski demikian, ia optimistis bisa terus mengurangi utang tersebut.
Darmawan mengaku perusahaan bisa terus menekan utang juga dengan mengurangi biaya operasional.
"Beberapa juga bisa kita kurangi, kita kurangi biaya operasional kita untuk membayar utang kita dengan biaya bunga bisa dikurangi Rp7 triliun per tahun," terang dia.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Lebih lanjut Darmawan memaparkan laporan keuangan PLN sepanjang tahun lalu merupakan yang terbaik sepanjang sejarah. Tercatat, peningkatan pendapatan penjualan mencapai Rp14 triliun dari Rp275 triliun menjadi Rp289 triliun pada 2021.
Kemudian, EBITDA meningkat 2,9 persen dari Rp86,7 triliun pada 2020 menjadi Rp89,2 triliun pada 2021.
Selain itu, kontribusi pajak dari PLN pun meningkat Rp5,7 triliun dari Rp25,5 triliun pada 2020 lalu menjadi Rp31,2 triliun pada 2021. Tak hanya itu, jumlah pelanggan juga meningkat dari 79 juta per 2020 menjadi 83 juta pada 2021.
Dalam kesempatan lain, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keuangan PLN cukup baik. Ia menyebut selama hampir tiga tahun, terjadi percepatan bayar subsidi listrik. Hal ini pun dilakukan agar PLN bisa siap bertransformasi menghadapi industri hijau ataupun beradaptasi di era digital.
Ia juga baru saja membentuk holding dan subholding PLN guna memaksimalkan bisnis perusahaan setrum milik negara itu.
Erick mengibaratkan PLN sebagai jantungnya Indonesia. Sebab, listrik merupakan pusat dari pertumbuhan ekonomi dan salah satu alat mencapai industrialisasi.
"Sesuai arahan presiden, bagaimana kita menuju negara industri. Artinya, konteksnya jadi bagian penting untuk kebangkitan industri Indonesia, dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi, serta pemasukan fiskal negara," ungkap Erick. [tum]
