KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga tahun 2060.
Kebijakan ini, yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025, menargetkan interkoneksi jaringan listrik internal dan antarpulau untuk meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Apresiasi Kartu Layanan Transjakarta untuk Golongan Tertentu, MARTABAT Prabowo-Gibran Ajak Pemda Jabodetabekjur Adopsi Program Serupa
Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, menyambut baik langkah pemerintah dalam membangun sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih efisien dan berorientasi pada energi terbarukan.
“Ini adalah langkah maju yang harus didukung. Interkoneksi listrik antarwilayah akan menjamin pasokan listrik lebih stabil dan merata, terutama bagi daerah terpencil yang selama ini masih mengalami defisit listrik,” ujar Tohom, Selasa (25/3/2025).
Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi menekan biaya produksi listrik nasional karena adanya optimalisasi sumber daya energi yang tersebar di berbagai wilayah.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dukung Langkah Pemerintah Belajar ke India, Minta Implementasi Teknologi PLTS Murah Tak Sekadar Wacana
“Dengan sistem interkoneksi yang lebih baik, kita dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis fosil yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya tarif listrik bagi konsumen,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan supergrid yang mencakup interkoneksi internal dan antarpulau secara bertahap hingga 2045.
Rencana tersebut meliputi interkoneksi Sumatera-Jawa pada tahun 2031, Jawa-Kalimantan pada tahun 2040, serta berbagai jaringan lainnya yang akan menghubungkan wilayah-wilayah dengan potensi energi terbarukan tinggi, seperti PLTA di Papua dan PLTS di Nusa Tenggara.
