“Tanpa pembiayaan yang berpihak, koperasi desa akan sulit memenuhi standar volume dan kualitas biomassa yang dibutuhkan pembangkit,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa koperasi desa harus ditempatkan sebagai simpul utama dalam rantai pasok biomassa.
Baca Juga:
Hasilkan Bioenergi Tinggi, Tanaman Sawit Paling Hemat Air
“Koperasi adalah instrumen ekonomi rakyat. Jika koperasi diperkuat, maka transisi energi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menaikkan pendapatan masyarakat desa,” kata Tohom.
Dari perspektif konsumen listrik, Tohom melihat bioenergi sebagai solusi untuk menekan biaya energi primer, terutama di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada BBM.
“Pasokan biomassa yang stabil akan membantu PLN menekan volatilitas biaya. Ujungnya adalah keandalan pasokan dan stabilitas tarif listrik bagi konsumen,” tegasnya.
Baca Juga:
Kejar Target Bauran EBT 23 Persen, PLN dan Kementerian ESDM Gelar Seminar Bioenergi
Ia juga menilai pembangunan hub dan sub-hub biomassa di daerah dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.
“Ini bukan hanya soal energi, tapi soal lapangan kerja, nilai tambah hasil tani, dan pembangunan ekonomi hijau berbasis desa,” ujarnya.
Dalam kerangka kebijakan jangka panjang, Tohom mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku bioenergi desa.
