Lebih lanjut, Tohom mendorong agar pembaruan standar teknis, seperti pelebaran jarak aman menara transmisi dari bibir sungai dan penguatan fondasi gardu, tidak hanya berhenti pada wilayah rawan bencana, tetapi diterapkan secara nasional.
“Perubahan iklim tidak mengenal peta administratif. Apa yang hari ini terjadi di Aceh atau Sumatera Utara, besok bisa terjadi di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Jawa,” ujarnya.
Baca Juga:
Dukung Penyelenggaraan Asia-Electricity Connect 2026, ALPERKLINAS: Momentum Strategis Percepat Transisi Energi Nasional
ALPERKLINAS juga menyoroti rencana PLN membangun dashboard bencana berbasis digital untuk memantau kerusakan dan progres pemulihan secara real-time.
Menurut Tohom, transparansi data ini penting bagi konsumen.
“Ke depan, konsumen berhak tahu apa yang terjadi pada sistem kelistrikan mereka, berapa lama pemulihan berlangsung, dan apa skenario cadangan yang disiapkan. Ini bagian dari perlindungan konsumen modern,” jelasnya.
Baca Juga:
Kolaborasi PLN dan Warga Tanam 400 Pohon, ALPERKLINAS: Model Mitigasi Berbasis Lingkungan
Ia menambahkan, pendekatan Doomsday Scenario seharusnya diiringi dengan penguatan komunikasi publik dan edukasi konsumen.
“Mitigasi teknis harus berjalan seiring mitigasi sosial. Konsumen perlu dilibatkan, minimal melalui informasi yang jujur dan terukur saat terjadi krisis,” kata Tohom.
Jika dijalankan konsisten, sambungnya, Doomsday Scenario bukan hanya menyelamatkan sistem kelistrikan, tetapi juga memperkuat kontrak sosial antara negara, BUMN, dan konsumen.
