KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mengapresiasi langkah strategis PT PLN (Persero) yang merancang ulang rencana penanganan darurat kelistrikan melalui program baru bertajuk Doomsday Scenario.
Inisiatif ini dinilai sebagai bentuk antisipasi serius terhadap risiko terputusnya transmisi arus listrik akibat bencana alam ekstrem yang semakin sering terjadi, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma PLN dalam menjaga hak konsumen atas layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Soroti Langkah Visioner PLN Jatim, ALPERKLINAS Sebut VR Energi Hijau Perkuat Transparansi dan Kepercayaan Publik
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal positif bahwa PLN mulai menempatkan kepentingan konsumen dalam kerangka mitigasi risiko jangka panjang.
“Kami melihat Doomsday Scenario sebagai keberanian institusional untuk mengakui bahwa standar lama sudah tak cukup dalam menghadapi realitas perubahan iklim,” ujar Tohom, Kamis (22/1/2026).
Menurut Tohom, pengalaman bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera yang menyebabkan kerusakan masif pada gardu induk, gardu distribusi, hingga ribuan tiang listrik, harus dibaca sebagai wake-up call nasional.
Baca Juga:
Bantuan 1.000 Genset di Aceh, ALPERKLINAS: Momentum Merancang Sistem Kelistrikan Tahan Bencana
“Ketika backbone transmisi bisa terputus total, maka yang dipertaruhkan bukan hanya aset PLN, tetapi juga keselamatan publik, stabilitas ekonomi daerah, dan kepercayaan konsumen,” tegasnya.
Ia menilai langkah PLN memasukkan skenario terburuk ke dalam contingency master plan sebagai pendekatan visioner yang selama ini jarang dilakukan oleh BUMN sektor utilitas.
“Ini adalah praktik risk governance modern. Negara maju sudah lama mengasumsikan skenario terburuk sebagai titik awal perencanaan, bukan sebagai pengecualian,” kata Tohom.
Lebih lanjut, Tohom mendorong agar pembaruan standar teknis, seperti pelebaran jarak aman menara transmisi dari bibir sungai dan penguatan fondasi gardu, tidak hanya berhenti pada wilayah rawan bencana, tetapi diterapkan secara nasional.
“Perubahan iklim tidak mengenal peta administratif. Apa yang hari ini terjadi di Aceh atau Sumatera Utara, besok bisa terjadi di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Jawa,” ujarnya.
ALPERKLINAS juga menyoroti rencana PLN membangun dashboard bencana berbasis digital untuk memantau kerusakan dan progres pemulihan secara real-time.
Menurut Tohom, transparansi data ini penting bagi konsumen.
“Ke depan, konsumen berhak tahu apa yang terjadi pada sistem kelistrikan mereka, berapa lama pemulihan berlangsung, dan apa skenario cadangan yang disiapkan. Ini bagian dari perlindungan konsumen modern,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan Doomsday Scenario seharusnya diiringi dengan penguatan komunikasi publik dan edukasi konsumen.
“Mitigasi teknis harus berjalan seiring mitigasi sosial. Konsumen perlu dilibatkan, minimal melalui informasi yang jujur dan terukur saat terjadi krisis,” kata Tohom.
Jika dijalankan konsisten, sambungnya, Doomsday Scenario bukan hanya menyelamatkan sistem kelistrikan, tetapi juga memperkuat kontrak sosial antara negara, BUMN, dan konsumen.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa bencana di Sumatera menjadi titik balik bagi perusahaan untuk mengubah pola pikir dan standar pengamanan aset kelistrikan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Darmawan mengungkapkan PLN kini memasukkan skenario terburuk, yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, ke dalam mitigasi risiko, termasuk kemungkinan terputusnya transmisi dari backbone Sumatera ke sistem Aceh, serta memperbarui standar teknis dan membangun sistem pemantauan digital bencana.
[Redaktur: Mega Puspita]
