KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang digulirkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) mendapatkan apresiasi tinggi dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyebut program listrik gratis tersebut merupakan kebijakan yang sangat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Baca Juga:
Kurangi Emisi Karbon, ALPERKLINAS Apresiasi Kerjasama PLN dan Pemprov Banten Sosialisasi Pemakaian Kompor Induksi pada Konsumen
“Langkah ini jelas menyentuh langsung kebutuhan paling dasar warga tidak mampu. Negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai pelindung yang nyata. Ini bukan slogan, ini kebijakan yang mengubah hidup,” tegas Tohom, Jumat (25/7/2025).
Menurut Tohom, banyak masyarakat di pedesaan yang selama ini hanya bisa ‘numpang’ listrik dari rumah tetangga atau orang tua karena tidak mampu membayar biaya sambungan baru.
Situasi ini tidak hanya menyulitkan secara teknis, tetapi juga menciptakan ketergantungan sosial yang tidak sehat dalam jangka panjang.
Baca Juga:
Segmen Rumah Tangga Sumbang Pendapatan PLN Jatim, ALPERKLINAS Puji Program Diskon Tambah Daya dan Aktivitas Ekonomi Konsumen
“Ketika satu rumah tangga akhirnya bisa memiliki sambungan listrik sendiri, itu bukan sekadar soal lampu yang menyala, tapi soal martabat. Inilah keadilan energi yang sesungguhnya,” ujarnya.
Program BPBL yang diluncurkan oleh Kementerian ESDM menargetkan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat.
Setiap rumah tangga mendapatkan sambungan daya 900 VA, tiga titik lampu, satu stop kontak, serta voucher listrik Rp100 ribu.
Selain itu, penerima manfaat juga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti bahwa instalasi listrik telah memenuhi standar keselamatan.
Dampak Multidimensi
Tohom mengungkapkan bahwa manfaat dari listrik tidak bisa diukur hanya dalam bentuk kilowatt-hour semata, melainkan juga menyentuh aspek pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan kesehatan.
Anak-anak di rumah bisa belajar lebih baik di malam hari, ibu rumah tangga dapat lebih produktif, dan pelaku usaha kecil bisa mulai merintis bisnis berbasis rumahan.
“Bayangkan keluarga yang sebelumnya hidup dalam gelap, kini bisa menikmati penerangan, kipas angin, bahkan rice cooker. Itu mengubah cara hidup. Di sinilah pentingnya keberpihakan kebijakan,” kata Tohom.
Lebih lanjut, Tohom memuji kolaborasi antara Kementerian ESDM dan PLN dalam menyukseskan BPBL. Ia menilai, sinergi antar-lembaga ini merupakan contoh ideal dari pelayanan publik yang efisien dan akuntabel.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan.
“Jika ada pungutan liar atau oknum yang mencoba menyalahgunakan program ini, segera laporkan. Karena listrik gratis untuk masyarakat miskin ini adalah hak, bukan hadiah,” tegasnya.
Percepatan Pengentasan Kemiskinan Energi
Tohom yang juga Mantan Ketua Badan Pembina Perkumpulan Konsuil ini menilai BPBL sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan energy poverty atau kemiskinan energi.
Ia mengatakan, selama ini banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati manfaat pembangunan hanya karena tidak memiliki akses listrik.
“Kemiskinan energi itu nyata. Kita tidak bicara soal lampu saja, tapi soal peluang. Ketika rumah warga miskin teraliri listrik, mereka ikut terhubung dengan dunia yang lebih luas: informasi, teknologi, dan pasar,” paparnya.
Tohom pun mendorong agar program seperti ini tidak hanya menjadi ‘program semusim’, tetapi menjadi bagian dari kebijakan permanen negara. Ia menyarankan agar pemerintah terus memutakhirkan basis data keluarga miskin secara digital agar penyaluran lebih tepat sasaran dan akuntabel.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungannya ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menegaskan bahwa program BPBL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh dusun dan kelurahan di Indonesia memiliki akses listrik.
“Jaringan sudah ada, dan pemerintah menyambung langsung secara gratis ke rumah-rumah,” kata Bahlil.
Salah satu warga penerima manfaat, Muhammad Taifur, mengaku sangat terbantu.
“Sebelumnya saya numpang listrik dari orang tua, dan itu rasanya tidak nyaman. Setelah dapat bantuan dari Pemerintah, PLN, dan Bapak Prabowo, rasanya seperti mimpi,” ujarnya haru.
Program BPBL sepanjang 2024 telah menjangkau lebih dari 155 ribu rumah tangga, dengan target meningkat menjadi 170 ribu sambungan pada 2025.
Jawa Tengah sendiri mendapatkan alokasi 21.500 sambungan baru, naik signifikan dari tahun sebelumnya.
Dengan pendekatan menyeluruh dan berorientasi keadilan, program ini menjadi contoh nyata bagaimana listrik bisa menjadi instrumen keadilan sosial.
ALPERKLINAS berharap agar program serupa terus dilanjutkan di berbagai daerah yang masih hidup dalam kegelapan.
[Redaktur: Mega Puspita]
