“Kalau sektor industri sudah disiapkan listriknya demi hilirisasi, maka desa juga harus diakui perannya dalam mendukung ketahanan pangan, wisata lokal, dan ekonomi kerakyatan. Tanpa listrik, semua itu tak akan berjalan,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah dan pemegang saham PLN agar dalam RUPS berikutnya, menyusun strategi khusus yang menyasar langsung pada akselerasi elektrifikasi pedesaan.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Batam Kian Siap Jadi Magnet Investasi dengan Rencana PLTU Super Jumbo
“Prolisdes bukan proyek biasa, ini soal keadilan energi. Kalau pendapatan PLN tahun ini Rp545 triliun, jangan ragu sisihkan sebagian besar untuk desa. Jangan sampai desa selalu jadi ‘nomor buntut’ dalam prioritas anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar PLN melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi program listrik desa, sehingga tepat sasaran dan berkelanjutan.
“PLN sudah digital, modern, agile, dan efisien. Tapi kalau listrik belum masuk desa, semua itu terasa timpang,” tambahnya.
Baca Juga:
Darmawan Prasodjo Kembali Nakhodai PLN, Inilah Rekam Jejak dan Visi Energi Bersihnya
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa perluasan layanan listrik di desa merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap keadilan energi nasional.
Ia menegaskan bahwa peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 99,83% pada 2024 tak lepas dari pembangunan infrastruktur listrik di wilayah-wilayah terpencil.
“Peningkatan jumlah pelanggan di sektor rumah tangga, khususnya di desa-desa, merupakan komitmen kami untuk memastikan pemerataan akses listrik di seantero Indonesia sesuai arahan Pemerintah,” kata Darmawan.
