KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Di tengah sorotan positif atas capaian luar biasa PT PLN (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp17,76 triliun pada tahun buku 2024, sekaligus mencetak rekor pendapatan tertinggi dalam sejarah perusahaan, muncul harapan agar keberhasilan ini juga berdampak nyata bagi masyarakat di pelosok negeri.
Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mengingatkan pentingnya menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama, terutama melalui percepatan Program Listrik Desa (Prolisdes).
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Batam Kian Siap Jadi Magnet Investasi dengan Rencana PLTU Super Jumbo
“PLN sudah mencatatkan keuntungan besar, ini patut diapresiasi. Tapi di saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa manfaatnya bisa dirasakan hingga ke desa-desa. Prolisdes semestinya menjadi program unggulan, bukan sekadar pelengkap. Ini erat relevansinya dengan masalah keadilan bagi seluruh rakyat,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, saat dimintai tanggapan, Jumat (20/6/2025).
Menurut Tohom, keberhasilan PLN dalam menambah pelanggan sebanyak 3,72 juta serta meningkatnya penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 TWh memang layak diapresiasi.
Namun, menurutnya, angka-angka tersebut akan lebih bermakna jika disertai komitmen kuat untuk melistriki desa-desa terpencil, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang selama ini masih bergulat dengan keterbatasan akses energi.
Baca Juga:
Darmawan Prasodjo Kembali Nakhodai PLN, Inilah Rekam Jejak dan Visi Energi Bersihnya
“Listrik itu bukan sekadar kilowatt dan rupiah. Ia adalah cahaya yang membawa tanda bahwa negara hadir. Maka dalam setiap denyut perubahan di tubuh PLN, semestinya ada ruh keadilan yang menyertainya,” ungkap Tohom, mengajak untuk merenungi makna energi dalam konteks kemanusiaan.
Tohom yang juga Mantan Ketua Badan Pembina Perkumpulan Konsuil ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan Prolisdes dengan agenda transisi energi dan hilirisasi industri yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa desa juga berhak menikmati listrik bersih dan andal, sebagaimana kawasan industri dan perkotaan.
“Kalau sektor industri sudah disiapkan listriknya demi hilirisasi, maka desa juga harus diakui perannya dalam mendukung ketahanan pangan, wisata lokal, dan ekonomi kerakyatan. Tanpa listrik, semua itu tak akan berjalan,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah dan pemegang saham PLN agar dalam RUPS berikutnya, menyusun strategi khusus yang menyasar langsung pada akselerasi elektrifikasi pedesaan.
“Prolisdes bukan proyek biasa, ini soal keadilan energi. Kalau pendapatan PLN tahun ini Rp545 triliun, jangan ragu sisihkan sebagian besar untuk desa. Jangan sampai desa selalu jadi ‘nomor buntut’ dalam prioritas anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar PLN melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi program listrik desa, sehingga tepat sasaran dan berkelanjutan.
“PLN sudah digital, modern, agile, dan efisien. Tapi kalau listrik belum masuk desa, semua itu terasa timpang,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa perluasan layanan listrik di desa merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap keadilan energi nasional.
Ia menegaskan bahwa peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 99,83% pada 2024 tak lepas dari pembangunan infrastruktur listrik di wilayah-wilayah terpencil.
“Peningkatan jumlah pelanggan di sektor rumah tangga, khususnya di desa-desa, merupakan komitmen kami untuk memastikan pemerataan akses listrik di seantero Indonesia sesuai arahan Pemerintah,” kata Darmawan.
Lebih jauh, Darmawan menyebut PLN siap mendukung program hilirisasi nasional dengan pasokan listrik yang andal dan bersih.
[Redaktur: Mega Puspita]
