“Kolaborasi ini harus melembaga, memiliki aturan main yang jelas, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dengan begitu, setiap wilayah memiliki standar pengamanan yang sama terhadap infrastruktur kelistrikan,” tambahnya.
Tohom yang juga Peraih Rekor MURI dalam bidang seminar terbanyak mengungkapkan bahwa aspek perlindungan konsumen listrik harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengembangan infrastruktur kelistrikan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Desak PLN Buat Program Khusus Antisipasi Pencurian Alat dan Peralatan Listrik Milik Perusahaan
Menurutnya, gangguan listrik yang berulang akibat kendala keamanan atau sabotase bisa merugikan masyarakat dan dunia usaha.
“PLN tidak boleh bekerja sendiri dalam menjaga keandalan listrik. Peran POLRI sangat strategis dalam mendukung tugas ini, terutama dalam aspek keamanan dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang bisa mengancam stabilitas pasokan listrik,” jelasnya.
Sebelumnya, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP KLB), Johar Wijaya, mengungkapkan pentingnya dukungan POLRI dalam mengawal proyek-proyek kelistrikan.
Baca Juga:
Indonesia Jadi Negara Paling Menarik untuk Pengembangan Energi Bersih, ALPERKLINAS Desak Pemerintah Siapkan Standarnya
Dalam pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Barat, Pipit Rismanto, ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek jaringan listrik 150 kV Tayan-Sandai sangat bergantung pada dukungan keamanan dan ketertiban dari pihak kepolisian.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Pipit Rismanto, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PLN untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur listrik di wilayahnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
