KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) meminta kolaborasi antara PLN dan POLRI diperkuat di seluruh Indonesia untuk menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
"Sinergi yang erat antara kedua institusi ini akan memastikan keamanan infrastruktur kelistrikan dan kelancaran distribusi listrik ke seluruh pelosok negeri," ungkap Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga:
Banyaknya Korban Tewas Akibat Tersengat Listrik, ALPERKLINAS Desak Pemerintah dan PLN Wajibkan Sosialisasi Bahaya Listrik di Semua Lini
“Ketersediaan listrik yang andal bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga faktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, keterlibatan POLRI dalam menjaga keamanan infrastruktur PLN harus menjadi prioritas di setiap daerah, bukan hanya di wilayah tertentu,” ujar Tohom.
Menurutnya, kerja sama erat antara PLN dan POLRI sangat krusial dalam mengantisipasi berbagai tantangan di lapangan, termasuk potensi gangguan yang dapat memengaruhi keandalan jaringan listrik nasional.
Tohom menyoroti pentingnya pengawalan dan pengamanan terhadap proyek-proyek kelistrikan strategis yang sedang dan akan dibangun di berbagai daerah.
Baca Juga:
Antisipasi Habis Daya Mobil Listrik di Jalan Tol, ALPERKLINAS Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah dan PLN Sediakan SPKLU Mobile Saat Mudik Lebaran
“Keamanan infrastruktur listrik harus menjadi perhatian bersama. POLRI dapat berperan dalam menjaga kelangsungan proyek kelistrikan, mengamankan aset vital, serta mendukung penegakan hukum terhadap segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu suplai listrik,” imbuhnya.
Selain itu, Tohom menilai bahwa kerja sama ini harus bersifat sistemik dan terkoordinasi, bukan hanya dilakukan secara sporadis ketika ada proyek besar di suatu daerah.
Ia menekankan perlunya Memorandum of Understanding (MoU) yang mengikat antara PLN dan POLRI agar kerja sama tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi ini harus melembaga, memiliki aturan main yang jelas, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dengan begitu, setiap wilayah memiliki standar pengamanan yang sama terhadap infrastruktur kelistrikan,” tambahnya.
Tohom yang juga Peraih Rekor MURI dalam bidang seminar terbanyak mengungkapkan bahwa aspek perlindungan konsumen listrik harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengembangan infrastruktur kelistrikan.
Menurutnya, gangguan listrik yang berulang akibat kendala keamanan atau sabotase bisa merugikan masyarakat dan dunia usaha.
“PLN tidak boleh bekerja sendiri dalam menjaga keandalan listrik. Peran POLRI sangat strategis dalam mendukung tugas ini, terutama dalam aspek keamanan dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang bisa mengancam stabilitas pasokan listrik,” jelasnya.
Sebelumnya, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP KLB), Johar Wijaya, mengungkapkan pentingnya dukungan POLRI dalam mengawal proyek-proyek kelistrikan.
Dalam pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Barat, Pipit Rismanto, ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek jaringan listrik 150 kV Tayan-Sandai sangat bergantung pada dukungan keamanan dan ketertiban dari pihak kepolisian.
Sementara itu, Kapolda Kalbar Pipit Rismanto, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PLN untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur listrik di wilayahnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
