WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai langkah pemerintah yang mendorong PT PLN (Persero) beralih ke sumber energi murah berbasis domestik merupakan kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat.
Organisasi ini menegaskan bahwa energi listrik yang terjangkau bukan hanya soal efisiensi ekonomi, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Soroti Komitmen K3 dan Nilai Kemanusiaan dalam Penugasan Relawan PLN UID Sumbar ke Aceh
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba menegaskan bahwa gagasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memanfaatkan energi murah dari sumber dalam negeri adalah langkah strategis untuk menjaga daya beli konsumen.
Menurutnya, listrik murah akan memberikan efek domino positif terhadap harga barang dan jasa di berbagai sektor, mulai dari pangan, pendidikan, hingga transportasi.
“Energi listrik murah adalah solusi paling tepat untuk membantu konsumen Indonesia hari ini. Ketika biaya energi ditekan, maka daya beli masyarakat bisa terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut bergerak,” ujar Tohom, Sabtu (18/10/2025).
Baca Juga:
PLN Tuntaskan Pemulihan Listrik, Pemerintah Pacu Rekonstruksi Pascabencana
Ia menjelaskan, kebijakan transisi energi menuju sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dicanangkan PLN harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan sosial.
Bukan sekadar mengejar target 69,5 Giga Watt (GW) tambahan pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, melainkan juga memastikan harga listrik tetap stabil dan terjangkau oleh rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Pemerintah tidak boleh hanya bicara kemandirian energi, tapi juga keadilan energi. Artinya, semua warga, dari kota sampai pedalaman Papua, harus mendapat listrik dengan harga yang sama terjangkaunya,” tegasnya.
