WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai langkah pemerintah yang mendorong PT PLN (Persero) beralih ke sumber energi murah berbasis domestik merupakan kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat.
Organisasi ini menegaskan bahwa energi listrik yang terjangkau bukan hanya soal efisiensi ekonomi, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga:
Kurangi Beban Konsumen Saat Daya Beli Lemah, ALPERKLINAS Dorong Pemerintah Beri Diskon Listrik Satu Tahun
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba menegaskan bahwa gagasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memanfaatkan energi murah dari sumber dalam negeri adalah langkah strategis untuk menjaga daya beli konsumen.
Menurutnya, listrik murah akan memberikan efek domino positif terhadap harga barang dan jasa di berbagai sektor, mulai dari pangan, pendidikan, hingga transportasi.
“Energi listrik murah adalah solusi paling tepat untuk membantu konsumen Indonesia hari ini. Ketika biaya energi ditekan, maka daya beli masyarakat bisa terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut bergerak,” ujar Tohom, Sabtu (18/10/2025).
Baca Juga:
Dinilai Lebih Kompeten, ALPERKLINAS Dukung Pemerintah yang Percayakan Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik ke PLN
Ia menjelaskan, kebijakan transisi energi menuju sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dicanangkan PLN harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan sosial.
Bukan sekadar mengejar target 69,5 Giga Watt (GW) tambahan pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, melainkan juga memastikan harga listrik tetap stabil dan terjangkau oleh rumah tangga berpenghasilan rendah.
“Pemerintah tidak boleh hanya bicara kemandirian energi, tapi juga keadilan energi. Artinya, semua warga, dari kota sampai pedalaman Papua, harus mendapat listrik dengan harga yang sama terjangkaunya,” tegasnya.
Tohom menambahkan, arah kebijakan yang mengutamakan energi murah dari potensi domestik seperti air, matahari, dan panas bumi juga akan memperkuat ketahanan nasional.
“Dengan mengurangi ketergantungan pada energi impor, kita tidak hanya menghemat devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan memperkuat sektor industri dalam negeri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Tohom yang juga Pendiri Lembaga Perlindungan Konsumen Ketenagalistrikan Indonesia (LPKKI) ini mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan efisiensi di seluruh rantai pasok listrik.
Ia menekankan bahwa biaya produksi, distribusi, dan administrasi harus ditekan agar tidak membebani konsumen di hilir.
“Seluruh kebijakan energi harus berorientasi pada kesejahteraan konsumen. Jangan sampai efisiensi di tingkat pembangkit tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena biaya distribusi dan margin bisnis yang tinggi,” paparnya.
ALPERKLINAS juga menyerukan agar PLN memperluas edukasi publik terkait penggunaan energi bersih dan hemat listrik. Menurut Tohom, literasi energi yang baik akan mempercepat keberhasilan program transisi energi nasional.
“Konsumen yang paham pentingnya efisiensi akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan Menteri ESDM untuk menggantikan sumber energi mahal berbasis BBM dengan sumber energi yang lebih murah dari dalam negeri.
Ia menegaskan, langkah tersebut akan membantu terwujudnya swasembada energi dan memastikan pemerataan listrik hingga ke pelosok negeri.
[Redaktur: Mega Puspita]
