Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan keterbukaan informasi kepada publik.
“Konsumen berhak tahu bagaimana nilai ekonomi karbon dimanfaatkan, apakah benar mendorong inovasi teknologi dan menurunkan emisi, atau justru hanya menjadi instrumen finansial semata,” ujarnya.
Baca Juga:
Lewat Bursa Karbon, PLN Indonesia Power Jual 273 ton CO₂e
Terkait pernyataan pemerintah mengenai kemampuan Indonesia menurunkan emisi secara signifikan, ALPERKLINAS memandangnya sebagai peluang sekaligus tantangan.
“Target pengurangan emisi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang membumi. Artinya, selain mengejar angka nasional dan komitmen global, negara juga wajib memastikan transisi ini menciptakan lapangan kerja hijau dan tidak menaikkan biaya hidup masyarakat,” kata Tohom.
Ia menambahkan bahwa diskusi mengenai carbon tax, sektor kehutanan, dan peran BUMN dalam perdagangan karbon perlu melibatkan perspektif konsumen sejak awal.
Baca Juga:
Lewat Bursa Karbon, PLN Indonesia Power Jual 273 ton CO₂e
“Transisi energi yang berkelanjutan adalah transisi yang inklusif. Konsumen listrik tidak boleh hanya menjadi objek, melainkan harus menjadi penerima manfaat utama dari ekonomi hijau yang sedang dibangun,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
