Ketika kebutuhan listrik terus meningkat akibat industrialisasi dan elektrifikasi, termasuk kendaraan listrik dan hilirisasi industri, maka sumber energi yang stabil seperti nuklir menjadi opsi yang tidak bisa diabaikan.
“Ketahanan energi itu perlindungan konsumen dalam makna strategis. Jangan sampai di masa depan kita kekurangan pasokan lalu tarif melonjak karena tergantung energi impor,” tegasnya.
Baca Juga:
Jadikan PLTN Opsi Utama, ALPERKLINAS Desak Pemerintah Maksimalkan Sosialisasi ke Masyarakat
Tohom menambahkan, rencana pengoperasian PLTN pertama pada periode 2032–2034 harus dikawal dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan edukasi publik.
Menurutnya, literasi masyarakat tentang energi nuklir perlu diperkuat agar tidak terjebak pada stigma lama.
“Teknologi sudah berkembang, standar keselamatan makin ketat. Yang penting adalah tata kelola yang profesional dan pengawasan berlapis,” ujarnya.
Baca Juga:
Putin Siap Kirim Ahli Dukung Pengembangan PLTN Indonesia Usai Bertemu Prabowo di Moskow
Ia juga menilai target jangka panjang menuju 44 gigawatt kapasitas nuklir pada 2060, dengan porsi 35 gigawatt untuk listrik dan 9 gigawatt untuk produksi hidrogen, sebagai langkah selaras dengan komitmen net zero emission.
“Kalau bauran nuklir bisa naik hingga di atas 11 persen pada 2060, itu akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara industri yang berdaya saing sekaligus rendah karbon,” katanya.
Lebih jauh, ALPERKLINAS melihat bahwa pengembangan awal di sistem Sumatera dan Kalimantan akan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
