KONSUMENLISTRIK.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendesak pemerintah daerah dan PLN untuk segera berkolaborasi dalam mengecek keandalan lampu penerangan jalan umum (PJU).
Langkah ini dinilai krusial demi menjamin keselamatan pengguna jalan, mengingat masyarakat telah membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Peraturan Pemerintah Wajibkan Pengusaha Bangun SPKLU di Daerah Jarang Penduduk
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kejelasan tanggung jawab antara PLN dan pemerintah daerah dalam pemeliharaan serta pengawasan PJU harus diperkuat.
“Masyarakat membayar pajak untuk penerangan jalan, namun masih banyak ruas jalan yang minim pencahayaan atau bahkan gelap gulita karena lampu yang rusak dan tidak segera diperbaiki. Ini jelas bentuk ketidakadilan bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Menurut Tohom, PPJ merupakan pajak daerah yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, termasuk yang diperoleh dari PLN.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Prioritaskan Proyek Energi Terbarukan dari Danantara
Pajak ini langsung dipotong dari rekening listrik pelanggan dan disetorkan kepada pemerintah daerah.
“Artinya, masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah dan PLN memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara optimal untuk pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan,” tambahnya.
Penerangan jalan yang memadai bukan sekadar aspek kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan publik. Lampu jalan yang tidak berfungsi dapat meningkatkan risiko kecelakaan, tindak kriminalitas, dan menghambat mobilitas masyarakat.
“Kami mendesak adanya evaluasi berkala, audit menyeluruh, serta sistem pengaduan yang lebih responsif agar permasalahan PJU bisa segera ditangani,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua Bidang Perlindungan Konsumen DPP Kongres Advokat Indonesia menyebutkan bahwa kepastian hukum mengenai pemanfaatan pajak PJU harus lebih transparan.
“Pemerintah daerah harus lebih akuntabel dalam mengelola dana PPJ, sedangkan PLN perlu memastikan bahwa jaringan listrik yang menyuplai PJU selalu dalam kondisi optimal. Jika ada masalah, harus segera ada tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Sebagai solusi, ALPERKLINAS mendorong pemerintah daerah untuk membuat sistem monitoring berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kondisi lampu jalan secara langsung.
“Jika layanan publik ini tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin masyarakat mempertanyakan efektivitas pajak yang mereka bayarkan setiap bulan,” pungkas Tohom.
Dengan adanya desakan ini, diharapkan pemerintah daerah dan PLN segera bertindak demi meningkatkan kualitas penerangan jalan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayar.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
