KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam mengalirkan listrik ke rumah-rumah warga prasejahtera lewat dana APBD mendapatkan apresiasi tinggi dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).
Organisasi yang aktif mengadvokasi hak-hak konsumen di sektor energi ini menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang berpihak pada keadilan sosial dan pembangunan inklusif.
Baca Juga:
PLN dan ESDM Pastikan Tarif Listrik Tak Naik Hingga September 2025
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyebutkan bahwa kebijakan Gubernur Dedi merupakan langkah strategis yang menyentuh inti kesenjangan akses energi di Indonesia.
“Kebijakan ini mencerminkan pemahaman mendalam Gubernur Dedi Mulyadi terhadap energi sebagai hak konstitusional warga negara yang tak bisa ditawar. Saat seorang kepala daerah secara sadar mengarahkan APBD untuk menerangi rumah-rumah yang selama ini terabaikan oleh pembangunan, maka saya rasa ini merupakan bentuk revolusi sosial yang berjalan tanpa gaduh, namun berdampak luas dan berjangka panjang,” ujar Tohom, Senin (19/5/2025).
Tohom menegaskan, kehadiran listrik di rumah tangga bukan hanya menerangi ruang fisik, tetapi juga membuka ruang-ruang kesempatan.
Baca Juga:
Pasar Malam : Hiburan Rakyat Sekaligus Bantu Perekonomian Warga
“Satu saklar yang menyala bisa berarti seorang anak bisa belajar, seorang ibu bisa memasak dengan aman, dan pelaku UMKM bisa menambah jam operasional usahanya. Ini adalah bentuk pemberdayaan ekonomi paling dasar yang dampaknya bisa berlipat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menilai Gubernur Dedi berhasil memaknai pembangunan bukan hanya dengan simbol-simbol infrastruktur besar, melainkan dengan kebijakan sederhana namun menyentuh kebutuhan paling vital masyarakat.
“Desa Cipinang di Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, yang disambangi langsung oleh Gubernur, mencerminkan pendekatan pemimpin yang tidak hanya duduk di kantor, tetapi turun menyapa realitas rakyat,” kata Tohom.
Program elektrifikasi rumah tangga ini ditargetkan menyasar 2.700 rumah tangga di Kabupaten Cirebon sepanjang tahun 2025.
Tohom yang juga Ketua Umum DPP LSM Martabat (Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara) ini, menilai bahwa Gubernur Dedi telah menunjukkan bagaimana kekuasaan publik bisa digunakan dengan bermartabat.
“Martabat pemimpin itu diuji bukan pada kata-katanya, tetapi pada keberaniannya memperjuangkan warga paling lemah. Dan program listrik gratis ini adalah bentuk konkret dari keberanian tersebut,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian ESDM memberi perhatian lebih pada inisiatif daerah seperti ini.
“Sudah waktunya pemerintah pusat membentuk indeks capaian akses listrik per daerah sebagai bagian dari indikator kinerja kepala daerah,” kata Tohom.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disambut antusias oleh warga saat mengunjungi Desa Cipinang, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.
Dalam kunjungan tersebut, Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalirkan listrik ke 2.700 rumah tangga di Cirebon pada tahun 2025.
Program ini ditujukan bagi keluarga prasejahtera yang selama ini belum mendapatkan akses listrik.
Menurutnya, selain meningkatkan taraf hidup, kehadiran listrik juga akan mempercepat pertumbuhan usaha mikro serta memudahkan anak-anak dalam belajar pada malam hari.
“Dengan adanya listrik yang stabil, UMKM bisa berkembang, anak-anak bisa belajar lebih nyaman, dan masyarakat tidak lagi tergantung pada minyak tanah untuk penerangan,” ujar Dedi.
[Redaktur: Mega Puspita]
