konsumenlistrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah besar dalam dunia ketenagalistrikan Indonesia diambil oleh tiga serikat pekerja sektor ketenagalistrikan yang mengadakan pertemuan penting pada 15-16 Januari 2025.
SP PLN Persero, PP-IP, dan SP PJB berkumpul untuk merumuskan strategi terkait transisi energi yang adil dan berkeadilan.
Baca Juga:
PLN Gelar Relawan Bakti BUMN di Sumba Timur, Kolaborasi Kementerian dan Lintas BUMN Untuk Pengabdian Masyarakat
Pertemuan ini juga menjadi momen untuk menegaskan penolakan mereka terhadap privatisasi PLN dan sektor kelistrikan secara umum.
“Langkah ini menunjukkan komitmen kami untuk memastikan sektor ketenagalistrikan tetap berpihak pada rakyat dan pekerja, bukan menjadi komoditas pasar yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar Budi Setianto, salah satu pengurus DPP SP PLN.
Menanggapi pertemuan ini, Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah serikat pekerja yang menyatukan pandangan dalam menjaga sektor ketenagalistrikan sebagai domain publik.
Baca Juga:
PT Perikanan Indonesia: Fokus Sinergikan Kapal Penangkap Ikan dan Pelabuhan di 2025
Tohom menegaskan, “Privatisasi sektor listrik adalah ancaman nyata bagi kedaulatan energi nasional. Listrik bukan barang dagangan, melainkan hak dasar yang harus dijaga oleh negara untuk kepentingan rakyat banyak.”
Menurut Tohom, ketahanan energi nasional sangat bergantung pada penguasaan negara terhadap sumber daya listrik, dan pembiaran privatisasi akan menimbulkan ketidakadilan, baik bagi pekerja maupun masyarakat luas.
Tohom juga menekankan pentingnya sektor ketenagalistrikan untuk terus berorientasi pada kepentingan publik.
