KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) memberikan apresiasi terhadap langkah kolaboratif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dan PLN UP3 Dumai dalam mencari solusi cepat untuk mengatasi pemadaman listrik yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Bagi ALPERKLINAS, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab bersama untuk menjamin hak dasar masyarakat atas listrik yang andal dan berkeadilan.
Baca Juga:
PLN UID Jabar Gandeng SMKN 8 Bandung, ALPERKLINAS: Langkah Visioner Dukung Ekosistem Green Energy
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah cepat yang diambil Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dan jajaran PLN UP3 Dumai merupakan bentuk kesadaran kolektif bahwa persoalan listrik bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan kesejahteraan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di kepulauan.
“Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya penerangan, tetapi juga produktivitas warga, roda ekonomi, hingga layanan publik. Karena itu, kami melihat apa yang dilakukan Pemkab Meranti dan PLN UP3 Dumai ini sebagai contoh kolaborasi yang patut ditiru oleh daerah lain,” ujar Tohom, Minggu (26/10/2025).
Tohom menuturkan bahwa keandalan listrik harus menjadi prioritas nasional, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis menantang.
Baca Juga:
Kebakaran di Pabrik Pengelolaan Limbah B3 Karawang, Pemadaman Butuh 8 Jam
Ia menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah seperti yang dilakukan Meranti menunjukkan kepedulian yang sejalan dengan semangat pelayanan publik.
“Masalah kelistrikan jangan dianggap sepele. Ketika masyarakat hidup dalam kegelapan, kepercayaan terhadap pemerintah ikut meredup. Karena itu, solusi cepat dan kerja bersama antara PLN dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kondisi seperti ini tidak berlarut,” kata Tohom menegaskan.
Dalam pandangannya, persoalan defisit daya sebesar 5 megawatt yang dihadapi PLN Selatpanjang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis semata, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi publik yang transparan dan empatik.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka juga berhak mendapatkan kepastian kapan kondisi ini akan pulih,” ujarnya.
Tohom yang juga Penerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) dari Raja Paku Buwono Keraton Surakarta ini menambahkan, PLN UP3 Dumai dan Pemkab Meranti telah memperlihatkan contoh kerja nyata yang membumi.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini bisa menjadi model nasional bagi daerah-daerah lain yang menghadapi persoalan kelistrikan serupa.
Ia juga menyoroti pentingnya langkah antisipatif PLN dalam pengadaan pembangkit baru serta perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan di wilayah-wilayah terpencil.
“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat di kepulauan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan listrik yang stabil. Ini bukan sekadar proyek, ini amanah konstitusi,” katanya.
Dengan kolaborasi yang kini berjalan, harapan baru mulai tumbuh di Kepulauan Meranti. Antara langkah pemerintah daerah dan upaya PLN, terpancar tekad yang sama — menghadirkan terang yang berkelanjutan bagi masyarakat yang telah lama menanti kepastian energi.
[Redaktur: Mega Puspita]
