KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif PT PLN (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
Kerja sama ini dinilai sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat pedesaan.
Baca Juga:
Listriki Masyarakat Papua Pedalaman, ALPERKLINAS Apresiasi Dukungan TNI Bangun Pembangkit Listrik Mikro Hidro
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PLN dan Pemkab Gayo Lues tersebut.
Menurutnya, pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di wilayah-wilayah terpencil seperti Gayo Lues bukan hanya soal ketenagalistrikan, tetapi merupakan fondasi pembangunan ekonomi lokal berbasis sumber daya sendiri.
“Kami sangat mendukung kerja sama ini karena PLTMH adalah solusi nyata untuk menghadirkan listrik bersih dan murah ke desa-desa. Ini bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Kemandirian energi itu bukan sekadar jargon, tetapi hak rakyat yang harus diwujudkan dengan kebijakan nyata,” ujar Tohom dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/6).
Baca Juga:
Gandeng Gayo Lues, PLN Perluas Pemanfaatan Energi Hidro di Aceh
Tohom menambahkan bahwa pengembangan PLTMH harus menjadi gerakan nasional yang terintegrasi, tidak hanya sebagai pilot project, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar transisi energi nasional.
Ia mengungkapkan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan PLTMH, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan pasca-operasi.
“Pembangunan PLTMH jangan sampai dikuasai segelintir elite lokal atau hanya jadi proyek investor. Rakyat harus jadi bagian dari sistemnya. Kalau rakyat dilibatkan, maka bukan hanya listrik yang mengalir, tapi juga kesejahteraan,” kata Tohom.
Lebih jauh, Tohom yang juga Putra Desa Karing, Kabupaten Dairi ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa program tersebut tidak terjebak pada pendekatan top-down semata.
Ia mendorong agar Kementerian ESDM dan PLN menjadikan proyek di Gayo Lues sebagai model kolaborasi antarpihak, pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan masyarakat.
“Pembangunan energi ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Maka dari itu transparansi, pengawasan, dan keberlanjutan harus jadi prinsip utama,” tegasnya.
ALPERKLINAS juga mengingatkan bahwa pengembangan EBT seperti PLTMH harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS).
Menurut Tohom, sinergi antara konservasi lingkungan dan pengembangan energi akan menjamin keberlanjutan proyek dalam jangka panjang.
“Energi bersih bukan sekadar teknis. Ia harus ramah lingkungan, memperkuat struktur sosial desa, dan memutus ketergantungan kita terhadap BBM. Kita perlu pendekatan ekosistem, bukan hanya sekadar pembangunan aset,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menyatakan bahwa PLN menyambut baik inisiatif pembangunan pembangkit listrik hidro ini dan terbuka terhadap kehadiran investor, dengan catatan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami menyambut baik inisiatif pembangunan pembangkit listrik hidro ini dan menyatakan bahwa investor yang tertarik akan disambut dengan tangan terbuka, tentunya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ujar Evy.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh, Mundhakir, menjelaskan bahwa Kabupaten Gayo Lues memiliki 16 titik potensial untuk pembangunan PLTMH, dan tiga lokasi prioritas yang akan dikembangkan adalah Aih Selah, Aih Nuso, dan Nengar II.
[Redaktur: Mega Puspita]
