Bhima mencermati pidato Jokowi yang sebelas kali menyebut soal infrastruktur dan tujuh kali menyebut inflasi. Ada kontradiksi di situ. Menurut dia, kalau inflasi menjadi salah satu tantangan utama, seharusnya infrastruktur bukan solusi. Melainkan, subsidi bantuan sosial (bansos). Sayang, bansos cuma disebut sedikit.
Defisit APBN 2023 yang diturunkan di bawah 3 persen, tapi infrastruktur yang mau dikebut justru akan menjadi dilema. Di sisi lain, subsidi masih terus meningkat kalau asumsi harga minyak mentah USD 90 per barel.
Baca Juga:
Menteri BUMN Erick Thohir Tanggapi Isu Pasangan Calon Nomor Urut 2
”Ini yang belum bisa dijelaskan. Bagaimana membagi antara subsidi dan infrastruktur. Dan, infrastruktur mana yang harus dikalahkan. Karena di pidato pagi, Pak Jokowi masih bilang IKN harus tetap berlanjut,” ungkapnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan terpisah mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur pada kabinet Jokowi akan ditargetkan rampung pada 2023 atau paling tidak pada semester pertama 2024.
Terkait pembangunan ibu kota negara (IKN), kata dia, anggarannya akan didapat setelah proses desain selesai. ”Kami berharap ini cepat agar segera lelang dan pelaksanaan,’’ jelas Basuki.
Baca Juga:
Realisasi Subsidi Energi Tembus Rp157 Triliun, Tertinggi Sejak 2015
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan lebih detail anggaran proyek IKN tahun depan. Dia mengatakan, pada 2023 alokasi anggaran untuk IKN dimasukkan pagu kementerian atau lembaga. Di antaranya, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, Polri, dan BKPM.
”Dan (anggaran IKN) seluruhnya kira-kira Rp 23,6 triliun,’’ katanya. Alokasi terbesar ada di anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 20,8 triliun.
Dia menambahkan, sesuai dengan proyeksi yang disusun pemerintah, 20 persen anggaran IKN diambil dari APBN. Sisanya berasal dari partisipasi swasta.
