Senada, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan alokasi subsidi energi itu disebabkan harga minyak ICP turun ke level USD 90 per barel. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah membaik.
”Artinya, harga minyak relatif lebih rendah ke USD 90 per barel lagi, kurs kita relatif lebih baik pada situasi saat ini yang sangat volatile. Sehingga sebetulnya dari sisi absolut subsidi itu masih sangat tebal,” terang dia.
Baca Juga:
Menteri BUMN Erick Thohir Tanggapi Isu Pasangan Calon Nomor Urut 2
Meski begitu, Menkeu meminta agar volume konsumsi BBM bersubsidi bisa dikendalikan. Jika tidak, anggaran subsidi energi akan terus membengkak.
”Tentu kita berharap jumlah kiloliter, juta kiloliter untuk pertalite, solar, dan jumlah elpiji harus dikendalikan. Kalau tidak pasti akan melewati, bahkan Rp 502 triliun bisa terlewati bila subsidi tidak terkontrol,’’ jelasnya.
Di luar subsidi energi, dalam pidato kenegaraan penyampaian nota keuangan kemarin, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS pada 2023. Demikian juga ketika Jawa Pos menanyakannya kepada Menkeu dalam sesi konferensi pers. Tidak ada jawaban yang diberikan.
Baca Juga:
Realisasi Subsidi Energi Tembus Rp157 Triliun, Tertinggi Sejak 2015
Pemerintah mengalokasikan belanja negara pegawai pada 2023 sebesar Rp 442,57 triliun. Naik dibandingkan outlook tahun ini Rp 416,62 triliun. Alokasi belanja pegawai mengalami tren kenaikan sejak 2018.
Pada 2018 pemerintah merealisasikan belanja pegawai Rp 346,89 triliun. Berikutnya sebesar Rp 376,07 triliun pada 2019; Rp 380,53 triliun pada 2020 dan Rp 387,75 triliun pada 2021.
Secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, pidato Presiden Jokowi dalam RAPBN 2023 memang terkesan optimistis. Namun, dia menyangsikannya. Sebab, harga komoditas bisa jadi sudah mencapai puncaknya tahun ini.
