Energynews.id | Pemerintah Indonesia sesuai Kesepakatan Paris 2015 bertekad mengurangi emisi gas rumah kaca setengahnya sebelum tahun 2030 dan mencapai zero emission pada 2060 untuk membatasi peningkatan pemanasan global 1,5 °C.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendukung program pemerintah ini di antaranya dengan mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang potensinya melimpah di Tanah Air.
Baca Juga:
Kolaborasi Bersejarah, Indonesia dan Qatar Siapkan Proyek 1 Juta Rumah
Langkah awal dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dengan membentuk Tim Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya pada 27 Juli 2020.
Tim yang dipimpin langsung oleh Erick ini melibatkan tiga BUMN, yakni PLN, Pertamina, dan LEN Industri.
Menurut Ketua Tim Kerja yang juga Direktur Operasi I PT Len Industri, Linus Andor M. Sijabat, BUMN bisa menjadi inisiator atau pelopor sekaligus untuk mengejar target energi bauran 2025.
Baca Juga:
Erick Minta Waktu Tempuh Kereta Bandara Soekarno-Hatta Bisa Capai 35 Menit
“BUMN bisa menjadi role model implementasi green energy di Indonesia dan membantu pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Linus saat peluncuran Tim Kerja ini, Agustus 2020.
Pengembangan listrik tenaga surya menjadi salah satu prioritas BUMN dalam mengejar energi bauran karena Indonesia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa dengan iradiasi energi matahari rata-rata 4,80 kWh/m2/ hari menghasilkan potensi 207,8 Guga Watt.
Ironisnya, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai 2020, pemanfaatannya dalam bentuk PLTS masih di bawah 200 Mega Watt. Ini artinya belum sampai 0,1 persen dari potensi.
