Laju ketersediaan material ini sangat cepat membuat terkadang unit layanan kehabisan stok material tersebut, sehingga menyebabkan proses pelayanan kepada pelanggan menjadi tertunda.
"Ujung-ujungnya ini berdampak pada tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Selain itu, Darmawan juga menemukan bahwa material maupun aset yang sudah terpasang, namun karena satu dan lain hal harus dikembalikan juga belum terkelola melalui sistem digital dan masih dikelola secara manual.
"Apakah aset tersebut masih bisa digunakan di tempat lain (relokasi) atau sudah rusak, tetapi masih bisa diperbaiki atau bisa juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini juga perlu dikelola dengan baik melalui sistem digital," terangnya.
Darmawan lantas membentuk tim task force digitalisasi pengelolaan inventori untuk bisa segera menyelesaikan persoalan. Ia mengatakan perlu ada tinjauan dan laporan yang day to day agar pengawasan bisa lebih optimal.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Darmawan berharap seluruh proses bisnis pengelolaan inventori di gudang PLN menjadi lebih simpel, rapi, proaktif dalam memastikan ketersediaan material dan akuntabel.
Seluruh prosesnya juga dapat dimonitor mulai dari jajaran direksi hingga petugas di lapangan. Dengan adanya perbaikan ini, dirinya meyakini pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.
"Ke depan tidak ada lagi cerita di mana pelanggan tidak terlayani dengan cepat karena permasalahan dalam pengelolaan material," pungkas Darmawan. [tum]
