WAHANANEWS.CO, Jakarta - Indonesia diakui sebagai negara dengan proyek pemanfaatan panas bumi terbaik di dunia.
Namun, pemanfaatannya sebagai sumber energi baru masih jauh dari potensinya.
Baca Juga:
Miliki 40% dari Potensi Energi Angin Nasional, ALPERKLINAS Apresiasi Rencana Investor Asal Vietnam, Vinfast Bangun Listrik Tenaga Bayu di Indonesia Timur: Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara
Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, mendesak pemerintah dan PLN untuk lebih serius dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) guna mendukung transisi energi bersih di Tanah Air.
Menurut Tohom, dengan potensi panas bumi mencapai 24.000 Mega Watt (MW), Indonesia seharusnya bisa lebih agresif dalam mengembangkan PLTP sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Saat ini, kapasitas terpasang PLTP baru mencapai 2.653 MW atau sekitar 11% dari total potensi yang ada.
Baca Juga:
Cegah Pemadaman di Wilayah Vital, ALPERKLINAS Desak Pemerintah Atur Pembatasan Bangunan di Areal Konstruksi PLN
“Indonesia memiliki sumber daya panas bumi berkualitas tinggi yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai energi bersih. Sayangnya, hingga kini pemanfaatannya masih terbatas. Pemerintah dan PLN harus lebih proaktif dalam mendorong investasi dan mempercepat pembangunan PLTP,” ujar Tohom, Kamis (3/4/2025).
Tohom menambahkan bahwa panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diandalkan karena bersifat base load, atau mampu beroperasi terus-menerus tanpa tergantung pada kondisi cuaca, seperti halnya tenaga surya atau angin.
Hal ini menjadikannya sebagai solusi strategis untuk mendukung kebijakan energi hijau pemerintah.
“Energi panas bumi itu stabil dan bisa beroperasi sepanjang waktu. Ini berbeda dengan sumber energi terbarukan lain yang bergantung pada faktor alam. Maka dari itu, PLN harus lebih serius dalam mengalokasikan investasi dan infrastruktur untuk pengembangannya,” tegasnya.
Tohom yang juga Mantan Ketua Badan Pembina Perkumpulan Konsuil ini menyoroti perlunya langkah konkret dalam menarik lebih banyak investor.
Menurutnya, hambatan utama dalam pengembangan PLTP selama ini adalah masalah perizinan dan skema pembiayaan yang belum sepenuhnya mendukung ekspansi proyek.
“Kita perlu kebijakan yang lebih ramah investor. Pemerintah harus memastikan regulasi yang ada bisa mempercepat pengembangan PLTP, bukan malah menjadi penghambat,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, PLN, dan sektor swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur panas bumi.
Kolaborasi yang kuat antara semua pihak, sambung Tohom, akan mempercepat pemanfaatan energi panas bumi yang lebih luas di Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), Julfi Hadi, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki proyek pemanfaatan panas bumi terbaik di dunia.
Ia menjelaskan bahwa kualitas sumber daya panas bumi di Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang masih mengembangkan panas bumi pada level suhu sedang hingga rendah.
“Indonesia masih bermain di level high temperature di atas 220 derajat Celsius, sementara di negara lain mereka hanya bisa mengembangkan energi panas bumi pada suhu menengah dan rendah,” jelas Julfi.
Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan panas bumi adalah menarik minat investor.
Namun, ia optimistis bahwa melalui kolaborasi dengan pemerintah dan Independent Power Producer (IPP), hambatan tersebut bisa diatasi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
