"Sekarang utang PLN sendiri yang tadi Rp500 triliun ketika kami sama-sama mulai transformasi, sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp407 triliun," ucap Erick.
Erick mengatakan pemerintah mempercepat pembayaran subsidi listrik selama tiga tahun terakhir. Hal ini dilakukan agar PLN bisa bertransformasi menghadapi industri hijau atau beradaptasi di era digital.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Sementara, Kementerian BUMN telah meresmikan holding dan subholding PLN pada 21 September 2022.
PLN akan bertindak sebagai holding yang beranggotakan beberapa anak usaha. Lalu, subholding PLN berisi Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.
"Dengan holding dan subholding ini bisnis PLN lebih efisien, utilisasi aset bisa lebih optimal. Kami juga bangun yang jauh lebih fit dalam menghadapi tantangan zaman," ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Tak hanya itu, PLN juga membentuk subholding Energi Primer Indonesia yang berisi pengadaan batu bara untuk PLTU milik perusahaan.
"PLN juga membentuk entitas baru yakni Renewable Energi (RNE) dan juga geothermal," tutup Darmawan. [tum]
