Konsumenlistrik.WahanaNews.co | Pengamat Politik Ekonomi Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menjelaskan PLN memiliki tumpukan utang masa lalu dari sejumlah proyek gagal.
Salah satunya proyek 35 ribu megawatt (MW).
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Samaludin mengingatkan PT PLN (Persero) dan pemerintah untuk membersihkan utang tak sehat di perusahaan pelat merah itu usai pembentukan empat subholding baru.
"PLN harus dibersihkan utang masa lalu, misalnya 35 ribu MW. Ada banyak proyek gagal harus dibersihkan," ucap Salamuddin dalam Seminar Gebyar HUT SP PJB ke-23, Kamis (29/9).
Menurut dia, pihak yang bisa membersihkan utang PLN adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika pemerintah tak turun tangan, maka sulit bagi PLN untuk lepas dari utang.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Selain itu, Salamuddin juga mengingatkan bahwa portofolio aset PLN jangan sampai jatuh ke tangan swasta usai pembentukan empat subholding.
"Dipastikan pembangkit harus dikontrol penuh, jangan sampai lepas ke swasta," imbuh Salamuddin.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan utang PLN turun dari Rp500 triliun menjadi Rp407 triliun per September 2022.
"Sekarang utang PLN sendiri yang tadi Rp500 triliun ketika kami sama-sama mulai transformasi, sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp407 triliun," ucap Erick.
Erick mengatakan pemerintah mempercepat pembayaran subsidi listrik selama tiga tahun terakhir. Hal ini dilakukan agar PLN bisa bertransformasi menghadapi industri hijau atau beradaptasi di era digital.
Sementara, Kementerian BUMN telah meresmikan holding dan subholding PLN pada 21 September 2022.
PLN akan bertindak sebagai holding yang beranggotakan beberapa anak usaha. Lalu, subholding PLN berisi Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.
"Dengan holding dan subholding ini bisnis PLN lebih efisien, utilisasi aset bisa lebih optimal. Kami juga bangun yang jauh lebih fit dalam menghadapi tantangan zaman," ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Tak hanya itu, PLN juga membentuk subholding Energi Primer Indonesia yang berisi pengadaan batu bara untuk PLTU milik perusahaan.
"PLN juga membentuk entitas baru yakni Renewable Energi (RNE) dan juga geothermal," tutup Darmawan. [tum]
