KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), meminta Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) lebih aktif melakukan sosialisasi penghematan pemakaian listrik kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah ini sangat mendesak di tengah meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga akibat lonjakan biaya kebutuhan pokok, termasuk tagihan listrik yang tak jarang tiba-tiba membengkak.
Baca Juga:
Pengelolaan Sampah Jadi Solusi Lingkungan dan Target Bisnis, ALPERKLINAS Apresiasi Pemerintah yang Tetapkan Tarif Listrik Dari PLTSa Sebesar 18-20 Sen Per KWh
"Listrik adalah kebutuhan dasar. Tapi ironisnya, banyak masyarakat masih belum memahami bahwa kebiasaan sehari-hari mereka justru memperparah pengeluaran bulanan," ujar Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, di Jakarta, Sabtu (12/4/2025).
Ia menyoroti berbagai kebiasaan boros listrik yang sering diabaikan, seperti membiarkan colokan listrik tetap tertancap, penggunaan alat elektronik tua, hingga penggunaan AC yang tidak efisien.
"Kementerian ESDM dan PLN jangan hanya fokus pada infrastruktur dan tarif, tapi juga harus serius mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup hemat energi. Ini soal ketahanan ekonomi rakyat," tegasnya.
Baca Juga:
Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Menuju Kota Global, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Persiapan Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta–Surabaya
Tohom menjelaskan bahwa konsumsi listrik rumah tangga bisa ditekan signifikan hanya dengan perubahan perilaku kecil, seperti mematikan lampu yang tidak perlu, mencabut charger, serta mengatur suhu kulkas dan AC dengan tepat.
Menurutnya, edukasi publik harus dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai platform, termasuk media sosial, siaran televisi, hingga kunjungan ke komunitas.
“Kampanye hemat listrik tidak bisa hanya sekadar brosur atau spanduk. Harus ada pendekatan yang komunikatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama kalangan menengah bawah,” ucap Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum DPP LSM Martabat (Masyarakat Pemantau Kewibawaan Aparatur Negara) ini menegaskan bahwa edukasi publik seperti ini merupakan bentuk perlindungan konsumen yang konkret.
"Negara semestinya hadir dalam aspek-aspek paling dekat dengan kehidupan rakyat. Jangan sampai masyarakat terus-menerus dipaksa belajar dari lonjakan tagihan akibat minimnya edukasi dan pendampingan," imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa jika kesadaran masyarakat dalam menghemat listrik meningkat, bukan hanya berdampak pada penghematan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga akan membantu pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan energi nasional.
Sebelumnya, sejumlah ahli dan akademisi juga menyoroti pentingnya mengurangi daya siaga atau standby power, yang sering kali tidak disadari namun tetap menyedot listrik.
Akademisi Teknik Ketenagalistrikan ITB, Deny Hamdani, menyebut bahwa daya siaga dari alat elektronik yang dibiarkan tercolok bisa menyumbang hingga 10 persen dari konsumsi listrik rumah tangga.
Sementara itu, Prof Muhammad Nizam dari UNS Solo juga mengingatkan bahwa membiarkan charger tertancap bukan hanya boros energi, tapi juga bisa menimbulkan risiko kebakaran.
“Kondisi ini berbahaya terutama jika kualitas charger rendah atau instalasi listrik tidak memadai,” kata Nizam.
Tohom berharap ke depan tidak hanya kementerian terkait yang bergerak, tetapi juga pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga penyiaran turut menggaungkan pesan hemat energi sebagai bagian dari gerakan nasional pemberdayaan ekonomi masyarakat.
[Redaktur: Mega Puspita]
