Konsumenlistrik.com | Saat ini PT PLN (Persero) sedang dalam transformasi besar-besaran.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, dalam transformasi itu pengelolaan listrik negara tak lantas menjadi liberal.
Baca Juga:
PT PLN Kirim Ratusan Pegawai Tugas Belajar ke Luar Negeri, Perkuat Kapasitas SDM
Salah satu yang sedang disiapkan adalah membentuk sub holding PLN yang bergerak di bisnis pembangkit tenaga listrik (power plant) beserta turunannya. Nantinya, PLN sendiri akan bertindak sebagai holding mengurus transmisi listrik. Sementara, sub holdingnya merupakan bagian dari pembangkit-pembangkit milik PLN.
Konsep sub holding ini, beber Erick akan mirip seperti yang dilakukan PT Pertamina yang menyatukan lini usaha di ekosistem bisnis yang sama, tujuan akhirnya agar secara biaya menjadi lebih efisien.
"Ini yang kita melihat dengan cost structure yang lebih terbuka dan transparan, dikelola secara profesional, kita bisa melihat angka-angkanya dengan baik," kata Erick Thohir, dilansir dari CNBC Indonesia.
Baca Juga:
PT PLN Berikan Ratusan Pegawai Tugas Belajar ke Luar Negeri, Perkuat Kapasitas SDM
Untuk mencapai hal itu, Kementerian BUMN telah melakukan studi banding ke beberapa negara dalam mengelola perusahaan setrum negara di tengah tren transisi menuju energi bersih.
"Kita banyak melakukan benchmarking dengan negara lain, ada Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, seperti apa sih kita mengelola PLN ke depan, apalagi ada disrupsi listrik hijau, digitalisasi itu sangat perlu diantisipasi. Apalagi Indonesia sudah menandatangani zero emission di 2060," kata Erick.
Namun, dia menegaskan, transformasi yang dilakukan PLN ini tidak lantas membuat listrik di Indonesia dikelola secara liberal.
