Ia juga menyoroti dampak positif kebijakan ini terhadap APBN, di mana pengurangan subsidi dan impor BBM akan membantu menjaga defisit tetap terkendali.
“Jika belanja energi bisa ditekan, maka defisit APBN lebih mudah dijaga di bawah 3 persen, ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga:
Peduli Sosial, ALPERKLINAS Apresiasi KESDM, BUMN Energi dan PLN Fasilitasi 1.496 Peserta Mudik Gratis
Lebih jauh, Tohom menilai keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam menangani persoalan PLTD menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menuntaskan transisi energi.
“Dengan adanya Danantara, kita berharap proses konversi bisa lebih cepat, terukur, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan,” katanya.
Ia juga mendorong agar kebijakan ini diiringi dengan insentif fiskal dan nonfiskal guna mempercepat adopsi energi surya di berbagai daerah, khususnya wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada PLTD.
Baca Juga:
Dorong Kemandirian dan Konversi Energi, ALPERKLINAS Dukung Percepatan Peralihan Semua Sektor Khususnya Kompor dan Kendaraan ke Tenaga Listrik
“Pemerintah perlu memastikan ada skema pembiayaan yang menarik agar investasi di sektor PLTS semakin masif,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai kebijakan pendukung seperti peningkatan produksi batu bara dan fleksibilitas kerja melalui work from home sebagai langkah taktis jangka pendek untuk menekan konsumsi BBM.
“Namun ke depan, fokus utama tetap harus pada percepatan transisi energi bersih agar ketahanan energi nasional benar-benar kuat,” pungkasnya.
