KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif langkah pemerintah mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai strategi menekan konsumsi energi fosil sekaligus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen di tengah gejolak harga minyak dunia.
“Langkah pemerintah ini luar biasa tepat, mengarah pada efisiensi energi sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara, kalau saya bilang ini benar-benar top,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Senin (23/3/2026).
Baca Juga:
Peduli Sosial, ALPERKLINAS Apresiasi KESDM, BUMN Energi dan PLN Fasilitasi 1.496 Peserta Mudik Gratis
Ia menilai konversi PLTD ke PLTS bukan sekadar kebijakan teknis sektor energi, melainkan keputusan strategis yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.
“Ketika konsumsi BBM ditekan melalui transisi ke energi surya, maka beban impor migas otomatis berkurang, ini akan sangat membantu menjaga ruang fiskal agar tetap sehat,” katanya.
Menurutnya, selama ini ketergantungan terhadap pembangkit berbasis diesel menjadi salah satu faktor pembengkakan biaya energi, terutama saat harga minyak global melonjak.
Baca Juga:
Dorong Kemandirian dan Konversi Energi, ALPERKLINAS Dukung Percepatan Peralihan Semua Sektor Khususnya Kompor dan Kendaraan ke Tenaga Listrik
“PLTD itu mahal karena sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia, sedangkan PLTS menawarkan biaya operasional yang jauh lebih stabil dan rendah dalam jangka panjang,” jelasnya.
Pemerintah sendiri mendorong percepatan konversi ini seiring arahan Presiden untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengoptimalkan sumber energi terbarukan.
“Ini adalah langkah konkret menuju kemandirian energi nasional,” tegas Tohom.
Ia juga menyoroti dampak positif kebijakan ini terhadap APBN, di mana pengurangan subsidi dan impor BBM akan membantu menjaga defisit tetap terkendali.
“Jika belanja energi bisa ditekan, maka defisit APBN lebih mudah dijaga di bawah 3 persen, ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi,” ujarnya.
Lebih jauh, Tohom menilai keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam menangani persoalan PLTD menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menuntaskan transisi energi.
“Dengan adanya Danantara, kita berharap proses konversi bisa lebih cepat, terukur, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan,” katanya.
Ia juga mendorong agar kebijakan ini diiringi dengan insentif fiskal dan nonfiskal guna mempercepat adopsi energi surya di berbagai daerah, khususnya wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada PLTD.
“Pemerintah perlu memastikan ada skema pembiayaan yang menarik agar investasi di sektor PLTS semakin masif,” ungkapnya.
Selain itu, ia menilai kebijakan pendukung seperti peningkatan produksi batu bara dan fleksibilitas kerja melalui work from home sebagai langkah taktis jangka pendek untuk menekan konsumsi BBM.
“Namun ke depan, fokus utama tetap harus pada percepatan transisi energi bersih agar ketahanan energi nasional benar-benar kuat,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
