KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Sulawesi Tengah kini menjadi sorotan nasional sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik di provinsi ini pun mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk dari Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS).
Baca Juga:
80 Tahun Listrik Indonesia, ALPERKLINAS Dorong PLN Jaga Standar dan Kualitas Pelayanan Konsumen
Organisasi ini menilai kolaborasi PLN dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi tindak pidana dalam setiap tahapan pembangunan.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa keterlibatan aparat hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur listrik adalah bentuk inovasi governance yang perlu diapresiasi.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko penyimpangan hukum, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Baca Juga:
Jaga Daya Beli Konsumen, ALPERKLINAS Harap Pemerintah Tetap Berikan Diskon Listrik Tahun 2026
“Kolaborasi PLN dan Kejati Sulteng ini adalah contoh nyata bagaimana pembangunan harus disandarkan pada asas kepastian hukum.
Dengan pendampingan hukum sejak awal, proyek kelistrikan tidak hanya lebih cepat selesai, tetapi juga terlindungi dari potensi masalah hukum yang bisa menghambat manfaat bagi masyarakat,” ujar Tohom.
Ia menambahkan, kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor industri, pariwisata, dan UMKM.
