Tohom menilai, peningkatan kebutuhan energi sektor tambang harus diimbangi dengan komitmen dekarbonisasi yang terukur.
“Kalau target elektrifikasi armada operasional mereka mencapai 75 persen pada 2028 dan menuju nol emisi pada 2028–2029, maka dukungan pasokan listrik rendah emisi dari PLN menjadi fondasi utama. Ini simbiosis strategis antara penyedia listrik dan pelaku industri,” tegasnya.
Baca Juga:
PLN Percepat Transisi Energi Lewat Geothermal, ALPERKLINAS: Stabilitas Pasokan Listrik Kian Terjamin
Lebih jauh, ia berpandangan bahwa lonjakan penjualan REC PLN secara nasional yang mencapai 6,43 TWh sepanjang 2025 dan tumbuh 19,65 persen dibanding tahun sebelumnya mencerminkan pergeseran struktur permintaan energi nasional.
“Kita sedang menyaksikan fase transisi energi yang semakin matang. Industri mulai menghitung jejak karbon sebagai variabel ekonomi, bukan sekadar isu lingkungan,” ucap Tohom.
Ia pun mendorong agar skema REC diperluas penetrasinya ke sektor-sektor lain seperti manufaktur, kawasan industri, hingga sektor jasa.
Baca Juga:
Langkah PLN Perluas Listrik Hijau Tuai Apresiasi, ALPERKLINAS: Arah Transisi Energi Sudah Tepat
Menurutnya, semakin luas partisipasi industri dalam REC, maka semakin kuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang kini menuntut standar Environmental, Social, and Governance (ESG).
Sebelumnya, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyatakan kolaborasi dengan pelaku industri menjadi kunci percepatan transisi energi.
General Manager PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Iwan Soelistijono menilai pemanfaatan REC oleh PT Borneo Indobara dapat menjadi tolok ukur transformasi energi bersih di sektor pertambangan.