KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) yang kembali menyalurkan 23.040 unit Renewable Energy Certificate (REC) kepada PT Borneo Indobara.
Organisasi perlindungan konsumen listrik tersebut menilai penyaluran melalui PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu menjadi bukti konkret keseriusan PLN menghadirkan ekosistem kelistrikan hijau yang kredibel dan berdampak langsung pada sektor industri strategis.
Baca Juga:
PLN Percepat Transisi Energi Lewat Geothermal, ALPERKLINAS: Stabilitas Pasokan Listrik Kian Terjamin
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa tren peningkatan pemanfaatan REC menunjukkan perubahan paradigma industri dalam memandang energi bersih sebagai kebutuhan, bukan sekadar pelengkap.
“Kami melihat ini sebagai lompatan penting. Ketika perusahaan tambang besar seperti Borneo Indobara meningkatkan penggunaan REC hingga total 42.096 unit, artinya ada kesadaran bahwa keberlanjutan adalah bagian dari daya saing,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Menurut Tohom, REC bukan hanya instrumen administratif, melainkan mekanisme akuntabel yang memberi kepastian kepada publik bahwa listrik yang diklaim berasal dari energi baru terbarukan benar-benar terlacak dan diakui internasional.
Baca Juga:
Langkah PLN Perluas Listrik Hijau Tuai Apresiasi, ALPERKLINAS: Arah Transisi Energi Sudah Tepat
Ia menilai layanan Green Energy as a Service (GEAS) PLN telah membuka ruang bagi industri untuk bertransformasi tanpa harus menunggu pembangunan pembangkit baru secara mandiri.
“Dari perspektif konsumen listrik, transparansi adalah kunci. Sistem pelacakan internasional seperti APX TIGRs membuat klaim energi hijau menjadi kredibel. Ini penting agar tidak terjadi greenwashing. PLN sudah berada di jalur yang tepat,” katanya.
ALPERKLINAS juga menyoroti proyeksi kebutuhan listrik PT Borneo Indobara yang diperkirakan mencapai 200–240 MVA pada 2028.
Tohom menilai, peningkatan kebutuhan energi sektor tambang harus diimbangi dengan komitmen dekarbonisasi yang terukur.
“Kalau target elektrifikasi armada operasional mereka mencapai 75 persen pada 2028 dan menuju nol emisi pada 2028–2029, maka dukungan pasokan listrik rendah emisi dari PLN menjadi fondasi utama. Ini simbiosis strategis antara penyedia listrik dan pelaku industri,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berpandangan bahwa lonjakan penjualan REC PLN secara nasional yang mencapai 6,43 TWh sepanjang 2025 dan tumbuh 19,65 persen dibanding tahun sebelumnya mencerminkan pergeseran struktur permintaan energi nasional.
“Kita sedang menyaksikan fase transisi energi yang semakin matang. Industri mulai menghitung jejak karbon sebagai variabel ekonomi, bukan sekadar isu lingkungan,” ucap Tohom.
Ia pun mendorong agar skema REC diperluas penetrasinya ke sektor-sektor lain seperti manufaktur, kawasan industri, hingga sektor jasa.
Menurutnya, semakin luas partisipasi industri dalam REC, maka semakin kuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang kini menuntut standar Environmental, Social, and Governance (ESG).
Sebelumnya, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyatakan kolaborasi dengan pelaku industri menjadi kunci percepatan transisi energi.
General Manager PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Iwan Soelistijono menilai pemanfaatan REC oleh PT Borneo Indobara dapat menjadi tolok ukur transformasi energi bersih di sektor pertambangan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
