Menurutnya, setiap kepala daerah di wilayah rawan wajib memiliki protokol kelistrikan darurat yang terhubung dengan PLN, termasuk peta risiko banjir, penempatan gardu yang aman, hingga simulasi pemutusan arus berbasis kondisi.
“Kita tidak boleh lagi menunggu bencana besar untuk menyadari lemahnya kesiapan. Kepala daerah harus menjadi komandan lapangan dalam menjaga keselamatan energi warganya,” ungkapnya.
Baca Juga:
Di Balik Pemulihan Listrik Aceh, Ada Dedikasi Relawan PLN Tanpa Pamrih
Ia juga menekankan perlunya partisipasi masyarakat untuk tidak memaksa PLN menyalakan listrik sebelum area dinyatakan aman.
“Kami meminta masyarakat memahami bahwa pemadaman sementara adalah langkah penyelamatan. Jangan terpancing desakan-desakan emosional. Ikuti arahan petugas PLN, BPBD, dan aparat,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, dukungan publik dan pemerintah daerah akan menentukan kecepatan pemulihan jaringan.
Baca Juga:
AWaSI Jambi Peringati HUT ke-3 dengan Media Gathering dan Launching Program Kerja 2026 di Muaro Bungo
Tohom menilai sinergi yang sudah dilakukan PLN dengan BPBD, TNI/Polri, perangkat desa, serta para relawan merupakan langkah ideal yang harus terus diperkuat.
“Pemulihan listrik adalah kerja kolektif. Setiap alat berat, setiap akses yang dibuka, setiap warga yang membantu evakuasi lumpur, semuanya mempercepat energi kembali menyala,” jelasnya.
Tohom juga mengapresiasi pencapaian PLN yang berhasil memulihkan layanan bagi lebih dari 181 ribu pelanggan per 28 November.
