KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif langkah pemerintah mempercepat implementasi biodiesel B50 yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2026.
Organisasi perlindungan konsumen kelistrikan itu menilai kebijakan pencampuran biodiesel 50 persen ke dalam solar menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan tenaga listrik di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga:
Blackout Sumatera Diselidiki, PLN Watch Ajak Masyarakat Tetap Percaya pada Proses Pemulihan PLN
Ketua Umum ALPERKLINAS KRT Tohom Purba mengatakan penggunaan B50 dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi ancaman krisis energi global dan gejolak harga minyak dunia yang selama ini memengaruhi biaya produksi listrik nasional.
“Ketika Indonesia mampu memproduksi energi berbasis sumber daya dalam negeri, maka ketergantungan terhadap impor solar akan semakin berkurang. Dampaknya sangat besar bagi ketahanan pasokan listrik nasional karena bahan bakar untuk pembangkit menjadi lebih aman dan lebih terjamin,” kata Tohom Purba, Selasa (26/5/2026).
Menurut Tohom, implementasi B50 menunjukkan keberanian Indonesia menjadi pelopor transisi energi berbasis bioenergi di tingkat global.
Baca Juga:
PLN EPI Teken Kontrak LNG Rp360 Triliun, ALPERKLINAS: Langkah Visioner Menuju Energi Masa Depan
Ia menilai langkah tersebut bukan hanya soal pencampuran bahan bakar, tetapi bagian dari transformasi besar menuju kemandirian energi nasional.
“Indonesia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa negara berkembang juga mampu memimpin inovasi energi. B50 ini bukan hanya proyek energi, tetapi simbol keberanian bangsa dalam membangun kedaulatan energi secara nyata,” ujarnya.
Ia menilai sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari implementasi B50, terutama dalam menjaga kontinuitas operasional pembangkit berbasis diesel yang masih digunakan di sejumlah daerah terpencil dan kepulauan.
“Kalau pasokan bahan bakar lebih stabil dan berasal dari dalam negeri, maka risiko gangguan pasokan listrik akibat fluktuasi energi global juga dapat ditekan. Ini penting untuk melindungi kepentingan konsumen listrik di seluruh Indonesia,” katanya.
Tohom menyebut program B50 juga membuka peluang terciptanya efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah, implementasi biodiesel dinilai mampu memperkuat industri sawit domestik, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.
“Ekosistem energi nasional akan bergerak lebih sehat. Petani sawit memperoleh manfaat, industri biodiesel berkembang, kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi, dan masyarakat menikmati pasokan listrik yang lebih andal,” ucapnya.
Tohom yang juga Ketua Umum PLN Watch ini mengatakan pengembangan bioenergi perlu terus dikawal agar tetap mengedepankan kualitas bahan bakar, kesiapan teknologi mesin, dan keberlanjutan lingkungan. Ia meminta seluruh proses pengujian B50 dilakukan secara transparan dan berbasis standar teknis yang ketat.
“Kalau kualitasnya terjaga dan infrastrukturnya siap, maka B50 bisa menjadi fondasi penting menuju sistem energi nasional yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan uji jalan B50 secara serentak di berbagai sektor mulai dari otomotif, alat berat pertambangan, transportasi laut, perkeretaapian hingga pembangkit listrik.
“Pendekatan seperti ini menunjukkan pemerintah tidak berjalan secara parsial. Semua sektor diuji bersama agar implementasinya matang dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan,” ujar Tohom.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengimplementasikan pencampuran biodiesel hingga 50 persen ke dalam solar atau B50.
Pemerintah saat ini tengah mempercepat uji jalan di enam sektor dan menargetkan implementasi mandatori B50 mulai berlaku pada Juli 2026 mendatang.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
