konsumenlistrik.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam dan matang sebelum mengambil langkah memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait tantangan besar dalam pendanaan pensiun dini PLTU.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Konsumen Listrik Waspada, Pastikan Teknisi PLN Tunjukkan Surat Tugas dan Kartu Pengenal
Menurut Tohom, langkah penghentian operasional PLTU tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan dampak ekonomi, ketahanan energi nasional, dan kesiapan infrastruktur energi terbarukan.
“Kita tentu mendukung transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan instabilitas di sektor energi dan membebani keuangan negara,” ujar Tohom pada Konsumen Listrik, Sabtu (8/2/2025).
Ia juga menyoroti persoalan dana yang hingga saat ini masih menjadi kendala utama dalam program pensiun dini PLTU.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Konsumen Listrik Waspada
Dengan belum terealisasinya dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP), menurutnya, pemerintah harus memastikan ada sumber pendanaan yang jelas sebelum mengambil keputusan besar semacam ini.
“Kalau sumber dananya belum jelas, bagaimana mungkin program ini bisa berjalan dengan lancar? Kita tidak bisa membebankan APBN atau mengorbankan stabilitas PLN hanya demi mengejar target yang tidak realistis,” tegasnya.
Selain itu, Tohom menekankan bahwa transisi energi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi nasional dan kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa energi fosil masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.
“Kita belum bisa serta-merta beralih sepenuhnya ke energi terbarukan tanpa memastikan kapasitasnya cukup untuk menggantikan PLTU yang ada saat ini. Jangan sampai kita mengorbankan kepentingan rakyat hanya demi mengejar agenda global,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Relawan Martabat Jokowi-Ma’ruf Amin menambahkan bahwa pemerintah seharusnya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis terkait energi.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam kebijakan energi dan menolak tekanan eksternal tanpa jaminan pendanaan yang konkret.
“Keputusan yang diambil harus berbasis kajian komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren global. Kita butuh kebijakan yang realistis dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, ALPERKLINAS mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam menyusun roadmap transisi energi, serta melibatkan berbagai pihak termasuk para pakar, pelaku industri, dan masyarakat.
“Kita ingin transisi energi yang sukses, tetapi dengan langkah yang terukur dan tidak membahayakan perekonomian serta ketahanan energi nasional,” tutup Tohom.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
