KonsumenListrik.WAHANANEWS.CO - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang secara terbuka mendukung program pemerataan listrik di wilayah kepulauan Maluku.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting di tengah tantangan geografis dan meningkatnya kebutuhan energi untuk menopang pembangunan daerah.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Ingatkan Konsumen 7 Hal yang Tak Boleh Dilakukan Saat Listrik Padam
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa keberanian Gubernur memanggil langsung manajemen PLN untuk membahas persoalan kelistrikan menunjukkan adanya kesadaran politik yang tinggi bahwa listrik bukan sekadar layanan publik, melainkan penopang utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Keberpihakan seorang gubernur dalam memastikan listrik merata adalah bentuk nyata dari kepemimpinan yang visioner. Maluku adalah provinsi kepulauan yang memiliki tantangan distribusi, sehingga perlu komitmen kuat untuk mengatasi kesenjangan pasokan antarwilayah,” ujar Tohom di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, isu-isu yang disampaikan Gubernur Maluku, mulai dari kebutuhan trafo untuk Rumah Sakit dr. H. Halussy, pasokan untuk sekolah rakyat, hingga dukungan bagi sektor perikanan dan industri tambak udang, adalah refleksi konkret bahwa listrik bukan hanya soal lampu menyala, tetapi juga menyangkut layanan dasar publik dan keberlanjutan investasi daerah.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Sebut Konsumen Listrik Wajib Mengetahui Bahaya Charger Tetap Tercolok Saat Tidak Digunakan
Tohom menambahkan, dorongan Gubernur agar PLN mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) juga sejalan dengan visi nasional dalam mewujudkan bauran energi yang lebih ramah lingkungan. “
Konversi dari energi fosil ke EBT bukan sekadar jargon, tetapi kebutuhan strategis agar Maluku tidak tertinggal dari provinsi lain. Solar cell yang bisa dimiliki masyarakat adalah langkah tepat untuk memberi akses energi secara mandiri,” jelasnya.
Lebih jauh, Tohom yang juga Mantan Ketua Gabpeknas (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional) ini menilai, kejelasan kebijakan kelistrikan di daerah dapat menciptakan kepastian investasi.
“Investor butuh jaminan bahwa listrik tersedia dan andal. Jika ini terwujud, maka Maluku akan menjadi magnet investasi di sektor perikanan, pariwisata, hingga industri energi berbasis kelautan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sinkronisasi data elektrifikasi antara Pemprov Maluku dan PLN perlu segera diselesaikan agar kebijakan pembangunan listrik berbasis data tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Data adalah fondasi. Jika data kelistrikan berbeda-beda, maka perencanaan akan bias dan akhirnya masyarakat yang dirugikan,” imbuh Tohom.
ALPERKLINAS berharap dukungan Gubernur Maluku dapat ditindaklanjuti dengan aksi konkret PLN di lapangan, terutama percepatan pembangunan pembangkit dan infrastruktur distribusi yang sudah dijanjikan.
“Listrik adalah denyut nadi pembangunan, tanpa itu semua agenda pembangunan hanya akan jadi wacana,” tutup Tohom.
Sebelumnya, PLN memastikan komitmennya dengan rencana menambah daya 50 MW pada 2026, memanfaatkan cadangan 35 MVA di sistem Nabung, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLT-MG) di Namlea.
Selain itu, PLN juga menyiapkan program pemasangan solar cell bertahap dan asesmen kebutuhan daya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Maluku.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
