Energynews.id | Subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah makin bengkak hingga Rp 500 triliun. Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) hal ini sangat memberatkan keuangan negara.
Beban subsidi menurutnya sudah mendekati 30% dari total pendapatan di APBN. Hal ini diungkapkan Zulhas saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu. Di acara itu dia menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Baca Juga:
Menteri BUMN Erick Thohir Tanggapi Isu Pasangan Calon Nomor Urut 2
"Subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp 500 triliun, di tahun 2023 itu bisa saja sampai Rp 600 triliun atau mendekati 30% pendapatan APBN kita," papar Zulhas dalam acara Penyampaian Visi Misi yang disiarkan secara virtual di channel YouTube PAN Jatim, dikutip Senin (15/8/2022).
Zulhas mengatakan subsidi energi memang memberatkan pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan kegelisahannya soal subsidi selama lima kali dalam waktu-waktu dekat ini. Meski begitu, dia bilang subsidi tetap harus diberikan dan ditanggung negara untuk masyarakat.
"Beban subsidi energi ini memberatkan kita semua. Bapak Presiden sudah lima kali bicara dengan sangat prihatin. Memang paska pandemi ekonomi dalam pemulihan dan daya beli masyarakat masih rendah, hingga bagaimanapun subsidi harus ditanggung negara," jelas Zulhas.
Baca Juga:
Realisasi Subsidi Energi Tembus Rp157 Triliun, Tertinggi Sejak 2015
Namun, Zulhas tetap berpendapat subsidi mesti segera dikontrol pemerintah. Dia menyinggung selama ini masih banyak orang mampu yang masih merasakan subsidi.
"Secara jangka panjang problem ini harus bisa diatasi, sehingga subsidi tak menyasar lebih banyak pada orang mampu dan kaya. Subsidi harus tepat sasaran. PAN berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan," kata Zulhas.
Solusi Kontrol Subsidi
