Energynews.id | Masalah subsidi energi masih menjadi masalah pelik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun kembali menyampaikan permasalahan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terlalu besar, yaitu Rp 502,4 triliun lebih.
Baca Juga:
Menteri BUMN Erick Thohir Tanggapi Isu Pasangan Calon Nomor Urut 2
Bahkan menurut Jokowi alokasi subsidi energi ini lebih besar dibandingkan dengan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru sejumlah Rp 446 triliun, dan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan desa dan masyarakat desa selama kurun waktu 2015-2020 sejumlah Rp 332,32 triliun.
Artinya, Presiden masih memiliki komitmen untuk upaya pengurangan subsidi energi yang di luar kewajaran, sebab permasalahan ini merupakan janji politik saat kampanye pemilihan Presiden.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori memaparkan, data yang dipublikasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan bahwa realisasi subsidi energi yang diberikan untuk masyarakat pada 2021 telah mencapai Rp 131,5 triliun.
Baca Juga:
Realisasi Subsidi Energi Tembus Rp157 Triliun, Tertinggi Sejak 2015
Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 37,41 persen dibandingkan 2020 sekitar Rp 95,7 triliun.
"Jumlah realisasi subsidi energi tersebut pun telah melampaui sasaran (target) yang ditetapkan sejumlah Rp 110,5 triliun atau angka realisasinya lebih besar Rp 21 triliun," kata dia, dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Juni 2022.
Rincian realisasi subsidi energi itu digunakan sejumlah Rp 47,8 triliun atau 36,35 persen untuk alokasi listrik, serta subsidi untuk energi fosil yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) sejumlah Rp 83,7 triliun atau sebesar 63,65 persen.
